TEMPO.CO, Makassar - ICW (Indonesia Corruption Watch) mendorong Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kooperatif terhadap penegak hukum jika dia terlibat dugaan suap di KPU.
“Kalau memang ada dugaan keterlibatan harusnya kooperatif. Kalau dipanggil jadi saksi harus hadir,” kata Divisi Hukum Indonesia ICW Kurnia Ramadhana di Kota Makassar pada Senin lalu, 13 Januari 2020.
Kurnia menuturkan kalau Hasto Kristiyanto diduga terlibat oleh KPK, PDIP harus memberikan data yang relevan kepada lembaga antirasuah itu.
Di sisi lain, dia menyarankan KPK harus berani memeriksa Hasto Kristiyanto dan pihak lain yang diduga terlibat kasus suap Wahyu Setiawan, tersangka yang telah mengundurkan diri dari KPU.
Menurut Kurnia, kaderisasi dalam partai politik berpotensi menjurus praktik-praktik korupsi dalam pemilihan umum. Bahkan pemilu kerap kali dijadikan sumber utama kejahatan, apalagi muncul dugaan ada mahar politik dalam pendaftaran calon legislatif.
“Pada dasarnya, bagaimana penegak hukum lebih awas lagi di Pemilu mendatang,” ucapnya.
KPK telah menetapkan Wahyu Setiawan dan tiga kader PDIP, antara lain Harun Masiku dan Saeful Bahri, menjadi tersangka. Saeful adalah staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Harun Masiku diduga menyuap untuk mendapatkan kursi DPR dengan modus melalui pergantian antarwaktu (PAW) Riezky Aprilia, anggota DPR Komisi IV dari Dapil Sumsel I.
Hasto Kristiyanto telah membantah terlibat. Bahkan, dia menilai PDIP menjadi korban framing terlibat suap Wahyu Setiawan. Pers dinilainya ikut melakukan framing tersebut.
