Kapal Cina Balik ke Natuna, Pakar: Tak Selesai Sampai Akhir Zaman

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ki-ka: Pakar Hukum Laut Internasional, Hasjim Djalal; Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman; Anggota Komisi I DPR, Sukamta; CEO Indonesia Ocean Justice Initiative dan mantan Koordinator Satgas 115, Mas Achmad Santosa, dan Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, dalam diskusi terkait Polemik Laut Natuna di Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    Ki-ka: Pakar Hukum Laut Internasional, Hasjim Djalal; Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman; Anggota Komisi I DPR, Sukamta; CEO Indonesia Ocean Justice Initiative dan mantan Koordinator Satgas 115, Mas Achmad Santosa, dan Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, dalam diskusi terkait Polemik Laut Natuna di Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan persoalan beda pandangan tentang perselisihan antara Zona Ekonomi Eksklusif dan sembilan garis putus (9 dash line) di perairan Natuna yang diklaim Cina tak akan menemukan titik terang. "Isu ini enggak akan selesai sampai akhir zaman. Kalau enggak salah hari ini kapal Cina sudah masuk lagi. Ini ibaratnya main tarik ulur layangan. Kapan tarik, kapan ulur," kata Hikmahanto dalam diskusi yang digelar Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) bertajuk Kedaulatan RI Atas Natuna di Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2020.

    Hikmahanto menegaskan, persoalan antara Indonesia dan Cina di Natuna merupakan isu tentang hak berdaulat. Ketegasan Indonesia yang menyatakan tak mengakui sembilan garis putus itu dikatakan Hikmahanto mungkin sudah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Cina. "Dan enggak pernah dijawab.”

    Kalau dijawab selalu mengatakan bahwa Cina tak pernah punya masalah dengan Indonesia berkaitan dengan kedaulatan. “Ya memang soal kedualatan emang enggak pernah jadi persoalan," ujarnya.

    Menurut Hikmahanto, persoalan di Natuna berkaitan dengan hak berdaulat di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Hak berdaulat itu diartikan bahwa Indonesia hanya memiliki hak atas sumber daya alam. Bukan hak wilayah. "Tidak terkait wilayah. Jadi sumber daya alam yang di dalam air, ikan dan sebagainya dan yang ada di dasar laut sebagai landasan kontinen."

    Karena persoalan yang diperebutkan adalah sumber daya alam, maka menurut dia, kehadiran nelayan Indonesia menjadi hal yang sangat penting. "Jangan kita kalah oleh Cina yang mengatakan bahwa ini di perairan 9 garis putus tapi mereka hadir di sana. Sedangkan kalau kita bilang ini ZEE kita tapi kita enggak hadir, ya gimana?"

    Hikmahanto mengatakan, ada kemungkinan bahwa kehadiran nelayan-nelayan Cina di Natuna disubsidi oleh pemerintah Cina. Kehadiran itu bisa dinilai bertujuan untuk menguasai perairan Natuna yang masuk dalam sembilan garis putus itu.

    Inilah sebabnya perlu kehadiran nelayan Indonesia. Pertanyaannya, apakah nelayan RI disubsidi? Jika tidak, pikiran mereka adalah pikiran bisnis. “Kalau saya enggak dapat untung ya buat apa? Kalau nelayan dari Cina bukan masalah bisnis yang dipikirkan, tapi masalah menguasai."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.