Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapal Cina Balik ke Natuna, Pakar: Tak Selesai Sampai Akhir Zaman

Reporter

image-gnews
Ki-ka: Pakar Hukum Laut Internasional, Hasjim Djalal; Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman; Anggota Komisi I DPR, Sukamta; CEO Indonesia Ocean Justice Initiative dan mantan Koordinator Satgas 115, Mas Achmad Santosa, dan Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, dalam diskusi terkait Polemik Laut Natuna di Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto
Ki-ka: Pakar Hukum Laut Internasional, Hasjim Djalal; Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman; Anggota Komisi I DPR, Sukamta; CEO Indonesia Ocean Justice Initiative dan mantan Koordinator Satgas 115, Mas Achmad Santosa, dan Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, dalam diskusi terkait Polemik Laut Natuna di Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan persoalan beda pandangan tentang perselisihan antara Zona Ekonomi Eksklusif dan sembilan garis putus (9 dash line) di perairan Natuna yang diklaim Cina tak akan menemukan titik terang. "Isu ini enggak akan selesai sampai akhir zaman. Kalau enggak salah hari ini kapal Cina sudah masuk lagi. Ini ibaratnya main tarik ulur layangan. Kapan tarik, kapan ulur," kata Hikmahanto dalam diskusi yang digelar Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) bertajuk Kedaulatan RI Atas Natuna di Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2020.

Hikmahanto menegaskan, persoalan antara Indonesia dan Cina di Natuna merupakan isu tentang hak berdaulat. Ketegasan Indonesia yang menyatakan tak mengakui sembilan garis putus itu dikatakan Hikmahanto mungkin sudah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Cina. "Dan enggak pernah dijawab.”

Kalau dijawab selalu mengatakan bahwa Cina tak pernah punya masalah dengan Indonesia berkaitan dengan kedaulatan. “Ya memang soal kedualatan emang enggak pernah jadi persoalan," ujarnya.

Menurut Hikmahanto, persoalan di Natuna berkaitan dengan hak berdaulat di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Hak berdaulat itu diartikan bahwa Indonesia hanya memiliki hak atas sumber daya alam. Bukan hak wilayah. "Tidak terkait wilayah. Jadi sumber daya alam yang di dalam air, ikan dan sebagainya dan yang ada di dasar laut sebagai landasan kontinen."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena persoalan yang diperebutkan adalah sumber daya alam, maka menurut dia, kehadiran nelayan Indonesia menjadi hal yang sangat penting. "Jangan kita kalah oleh Cina yang mengatakan bahwa ini di perairan 9 garis putus tapi mereka hadir di sana. Sedangkan kalau kita bilang ini ZEE kita tapi kita enggak hadir, ya gimana?"

Hikmahanto mengatakan, ada kemungkinan bahwa kehadiran nelayan-nelayan Cina di Natuna disubsidi oleh pemerintah Cina. Kehadiran itu bisa dinilai bertujuan untuk menguasai perairan Natuna yang masuk dalam sembilan garis putus itu.

Inilah sebabnya perlu kehadiran nelayan Indonesia. Pertanyaannya, apakah nelayan RI disubsidi? Jika tidak, pikiran mereka adalah pikiran bisnis. “Kalau saya enggak dapat untung ya buat apa? Kalau nelayan dari Cina bukan masalah bisnis yang dipikirkan, tapi masalah menguasai."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

3 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan optimistis bahwa pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia berdampak positif.


Ambil Alih Pengaturan Ruang Udara di Natuna dari Singapura, RI Masih Kuasai FIR Australia dan Timor Leste

3 hari lalu

Petugas Airnav memantau pergerakan pesawat di menara kontrol Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Jumat 29 April 2022. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pergerakan penumpang angkutan umum di semua moda transportasi mengalami peningkatan pada H-5 Lebaran 2022. Sementara itu, secara kumulatif sejak H-7 Lebaran 2022 pergerakan penumpang transportasi udara tercatat merupakan yang tertinggi. TEMPO/Subekti.
Ambil Alih Pengaturan Ruang Udara di Natuna dari Singapura, RI Masih Kuasai FIR Australia dan Timor Leste

Indonesia mengambil alih pengaturan ruang udara di Kepri dan Natuna dari Singapura, namun masih menguasai FIR wilayah Australia dan Timor Leste


Pengaturan Ruang Udara Kepri dan Natuna Ditangani Indonesia setelah 78 Tahun Dikelola SIngapura

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Singapura, pada Kamis, 16 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas sejumlah kemajuan yang telah dilakukan sejak pertemuan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 lalu. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pengaturan Ruang Udara Kepri dan Natuna Ditangani Indonesia setelah 78 Tahun Dikelola SIngapura

Pengaturan ruang udara dan informasi penerbangannya (FIR) di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna resmi diatur Indonesia setelah 78 ditangani Singapura


BMKG: Gelombang Tinggi hingga 6 Meter Masih Berpotensi di Perairan Natuna

45 hari lalu

Ilustrasi gelombang tinggi. ANTARA
BMKG: Gelombang Tinggi hingga 6 Meter Masih Berpotensi di Perairan Natuna

Gelombang tinggi kisaran 4-6 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara dan perairan utara Kepulauan Natuna.


BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter, Terutama di Perairan Natuna

48 hari lalu

Nelayan menarik perahu untuk disandarkan di kawasan Pelabuhan Jepara, Jobokuto, Jepara, Jawa Tengah, Sabtu 3 Februari 2024. BMKG stasiun meteorologi maritim Tanjung Emas Semarang mengeluarkan peringatan dini adanya potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter di Laut Jawa bagian tengah dan perairan Karimunjawa 3-4 Fabuari 2024. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter, Terutama di Perairan Natuna

BMKG mengeluarkan peringatan gelombang tinggi hingga 4 meter, terutama di lautan Natuna.


Soal Laut Natuna Utara, Anies Sebut Kapal Ikan Asing Dikawal Kapal Sipil Bersenjata

20 Januari 2024

Anies Baswedan berpidato didalam pertemuan dengan ribuan pendukung di MTC Nongsa Batam, Jumat 19 Januari 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Soal Laut Natuna Utara, Anies Sebut Kapal Ikan Asing Dikawal Kapal Sipil Bersenjata

Anies mengatakan kedaulatan wilayah Indonesia harus dijaga.


Guru Besar FHUI Menilai Israel Mungkin Tak Patuhi Putusan ICJ dalam Kasus Lawan Afrika Selatan

16 Januari 2024

Seorang demonstran memegang tanda selama protes ketika hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, mendengarkan permintaan tindakan darurat untuk memerintahkan Israel menghentikan aksi militernya di Gaza, di Amman Yordania 11 Januari 2024. REUTERS/ Jehad Shelbak A
Guru Besar FHUI Menilai Israel Mungkin Tak Patuhi Putusan ICJ dalam Kasus Lawan Afrika Selatan

Guru Besar FHUI Hikmahanto Juwana menilai Israel mungkin tidak patuhi putusan ICJ dalam kasus tuduhan genosida.


Pengamat Hukum Internasional: Tampil di ICJ, Menlu Retno Perlu Tiru Gaya Pidato Bung Karno

16 Januari 2024

Pandangan umum Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari persidangan mendengarkan permintaan tindakan darurat oleh Afrika Selatan, yang meminta pengadilan untuk memerintahkan Israel menghentikan tindakan militernya di Gaza dan menghentikan tindakan genosida yang dilakukan terhadap warga Palestina selama perang dengan Hamas di Gaza, di Den Haag, Belanda, 11 Januari 2024. REUTERS/Thilo Schmuelgen
Pengamat Hukum Internasional: Tampil di ICJ, Menlu Retno Perlu Tiru Gaya Pidato Bung Karno

Hikmahanto Juwana menyarankan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pidato menggelegar di ICJ soal Palestina.


Cerita 170 Orang Natuna Mengungsi akibat Tanah Longsor

14 Januari 2024

Ilustrasi tanah longsor. Tempo/Imam Hamdi
Cerita 170 Orang Natuna Mengungsi akibat Tanah Longsor

Sebanyak 170 orang warga Pulau Serasan, di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau masih mengungsi di hunian tetap (Huntap) di daerah itu akibat longsor.


BMKG: Waspada Gelombang Tinggi Laut hingga 4 Meter Hari Ini dan Besok

31 Desember 2023

Sejumlah wisatawan memandang gelombang tinggi di Pantai Salor, Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Kamis 29 Desember 2022. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di Pesisir Utara Pulau Jawa untuk mewaspadai gelombang tinggi laut berkisar 1,25 hingga 2,5 meter pada Kamis 29 hingga 30 Desember. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi Laut hingga 4 Meter Hari Ini dan Besok

BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai gelombang tinggi hingga 4 meter di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 31 Desember 2023-1 Januari 2024.