Kapal Cina Balik ke Natuna, Pakar: Tak Selesai Sampai Akhir Zaman

Reporter

Ki-ka: Pakar Hukum Laut Internasional, Hasjim Djalal; Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman; Anggota Komisi I DPR, Sukamta; CEO Indonesia Ocean Justice Initiative dan mantan Koordinator Satgas 115, Mas Achmad Santosa, dan Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, dalam diskusi terkait Polemik Laut Natuna di Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan persoalan beda pandangan tentang perselisihan antara Zona Ekonomi Eksklusif dan sembilan garis putus (9 dash line) di perairan Natuna yang diklaim Cina tak akan menemukan titik terang. "Isu ini enggak akan selesai sampai akhir zaman. Kalau enggak salah hari ini kapal Cina sudah masuk lagi. Ini ibaratnya main tarik ulur layangan. Kapan tarik, kapan ulur," kata Hikmahanto dalam diskusi yang digelar Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) bertajuk Kedaulatan RI Atas Natuna di Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2020.

Hikmahanto menegaskan, persoalan antara Indonesia dan Cina di Natuna merupakan isu tentang hak berdaulat. Ketegasan Indonesia yang menyatakan tak mengakui sembilan garis putus itu dikatakan Hikmahanto mungkin sudah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Cina. "Dan enggak pernah dijawab.”

Kalau dijawab selalu mengatakan bahwa Cina tak pernah punya masalah dengan Indonesia berkaitan dengan kedaulatan. “Ya memang soal kedualatan emang enggak pernah jadi persoalan," ujarnya.

Menurut Hikmahanto, persoalan di Natuna berkaitan dengan hak berdaulat di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Hak berdaulat itu diartikan bahwa Indonesia hanya memiliki hak atas sumber daya alam. Bukan hak wilayah. "Tidak terkait wilayah. Jadi sumber daya alam yang di dalam air, ikan dan sebagainya dan yang ada di dasar laut sebagai landasan kontinen."

Karena persoalan yang diperebutkan adalah sumber daya alam, maka menurut dia, kehadiran nelayan Indonesia menjadi hal yang sangat penting. "Jangan kita kalah oleh Cina yang mengatakan bahwa ini di perairan 9 garis putus tapi mereka hadir di sana. Sedangkan kalau kita bilang ini ZEE kita tapi kita enggak hadir, ya gimana?"

Hikmahanto mengatakan, ada kemungkinan bahwa kehadiran nelayan-nelayan Cina di Natuna disubsidi oleh pemerintah Cina. Kehadiran itu bisa dinilai bertujuan untuk menguasai perairan Natuna yang masuk dalam sembilan garis putus itu.

Inilah sebabnya perlu kehadiran nelayan Indonesia. Pertanyaannya, apakah nelayan RI disubsidi? Jika tidak, pikiran mereka adalah pikiran bisnis. “Kalau saya enggak dapat untung ya buat apa? Kalau nelayan dari Cina bukan masalah bisnis yang dipikirkan, tapi masalah menguasai."






Mau Healing ke Pulau Natuna? Ini 4 Rekomendasi Destinasi Wisata Wajib Kunjung

4 hari lalu

Mau Healing ke Pulau Natuna? Ini 4 Rekomendasi Destinasi Wisata Wajib Kunjung

Dari objek wisata bebatuan, pantai, hingga destinasi religi, Pulau Natuna menawarkan paket komplet bagi Anda yang hendak healing di sini.


Ini Cara Bertualang dan Jalur Transportasi Menuju Pulau Natuna

4 hari lalu

Ini Cara Bertualang dan Jalur Transportasi Menuju Pulau Natuna

Anda dapat menggunakan jalur transportasi udara atau laut untuk bertualang dan menuju Pulau Natuna. Begini rutenya.


Kementerian Luar Negeri Tanggapi Kapal Cina Mondar-mandir di Natuna

10 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Tanggapi Kapal Cina Mondar-mandir di Natuna

Kementerian Luar Negeri menanggapi kabar mengenai kapal Cina yang disebut melintas di wilayah Natuna, Riau, dalam satu minggu terakhir.


Kapal Penjaga Pantai Cina Masuk Natuna Perairan ZEE Indonesia, Diduga Sempat Intimidasi Nelayan

10 hari lalu

Kapal Penjaga Pantai Cina Masuk Natuna Perairan ZEE Indonesia, Diduga Sempat Intimidasi Nelayan

Kapal penjaga pantai Cina kembali kedapatan masuk perairan Natuna bagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, pada 8 September 2022.


Pakar Ungkap Kesulitan Pemerintah Ambil Tindakan Hukum terhadap Bjorka

14 hari lalu

Pakar Ungkap Kesulitan Pemerintah Ambil Tindakan Hukum terhadap Bjorka

Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelejen Negara.


Jokowi Bersepakat dengan SIngapura, Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Kepri-Natuna

17 hari lalu

Jokowi Bersepakat dengan SIngapura, Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Kepri-Natuna

Jokowi menyebut ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna yang selama ini dikelola oleh Singapura, kini kembali pada pemerintah Indonesia.


Akhir Pekan Berlibur ke Natuna? Jangan Lewatkan 3 Destinasi Wisata Ini

59 hari lalu

Akhir Pekan Berlibur ke Natuna? Jangan Lewatkan 3 Destinasi Wisata Ini

Kepulauan Natuna menyimpan banyak potensi wisata yang patut dikunjungi


Tempat-tempat Ini Wajib Dikunjungi Kala Berlibur di Pulau Natuna

26 Juli 2022

Tempat-tempat Ini Wajib Dikunjungi Kala Berlibur di Pulau Natuna

Terletak paling utara di Selat Karimata, Kepulauan Natuna kerap dikunjungi oleh wisatawan domestik hingga mancanegara.


Warga Muhammadiyah dan NU di Natuna Laksanakan Salat Idul Adha Hari Ini

10 Juli 2022

Warga Muhammadiyah dan NU di Natuna Laksanakan Salat Idul Adha Hari Ini

Muhammadiyah dan NU melaksanakan Salat Idul Adha 1443 hijriah secara bersamaan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada hari ini


Jokowi Bisa Jadi Penengah Rusia dan Ukraina

18 Juni 2022

Jokowi Bisa Jadi Penengah Rusia dan Ukraina

Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai tujuan pertemuan Jokowi dan Putin adalah mengupayakan perdamaian di perang Ukraina.