Kasus Bupati Lampung Tengah, Azis Syamsudin Dilaporkan ke MKD

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin, yang kini menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 memiliki harta sebesar Rp 95.061.154.723. ANTARA

    Mantan Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin, yang kini menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 memiliki harta sebesar Rp 95.061.154.723. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsudin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan suap dalam pengesahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017. Perkara ini menyeret mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

    Salah satu pelapor dari Perhimpunan Advokat Pro-Demokrasi, Agus Rihat mengatakan, Azis diadukan atas dugaan meminta fee untuk pengesahan DAK Lampung Tengah tahun 2017.

    "Permintaan fee ini terungkap atas pengakuan dari mantan Bupati Lampung Tengah yaitu Mustafa yang saat ini sudah masuk dan disidangkan perkaranya," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

    Pengakuan Mustafa itu disampaikan ketika membesuk ayahnya di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah pada akhir Desember 2019. Pengakuan itu bahkan telah dimuat di beberapa media massa.

    Terpidana kasus korupsi itu menyebut, Azis meminta fee sebesar 8 persen dari DAK 2017 Lampung Tengah yang berhasil disahkan. Pada 2017 itu, politikus Golkar tersebut menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR.

    Agus pun berharap MKD segera memanggil dan memeriksa Mustafa atas pengakuannya. Menurut dia, Mustafa memiliki bukti-bukti atas pemberian fee terkait permintaan DAK dari Azis itu. "Supaya proses hukum tidak setengah-setengah. Jangan berhenti di Mustafa tapi rentetannya harus tetap ditarik dan harus terungkap. Itu harapan kami," ujar dia.

    Agus mengklaim mereka tak memiliki kepentingan apa-apa di balik pelaporan Azis ini. Dia mengaku hanya menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

    Secara terpisah, Wakil Ketua MKD Habiburokhman enggan berkomentar soal pelaporan tersebut. Dia hanya mengatakan tim sekretariat MKD akan memeriksa kelengkapan administrasi laporan.

    Politikus Gerindra ini juga mengatakan MKD akan bekerja secara transparan. "Monggo dipantau saja prosesnya. Kami akan bekerja secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Habiburokhman. 

    Azis mengatakan dia menghargai proses yang berjalan. Namun, dia berharap pelaporan tersebut bukan politisasi untuk pembunuhan karakter.

    "Sebagai warga negara saya menghargai proses yang sedang berjalan, dan terkait dengan diri saya saya, saya berharap tidak dipolitisasi yang mengarah kepada pembunuhan karakter," kata Azis melalui pesan singkat, Senin malam, 13 Januari 2020. Ia pun membantah menerima uang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.