Pengamat Militer Dukung Prabowo Bangun Pangkalan di Natuna

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapan Coast Guard China memotong haluan KRI Usman Harun pada jarak sekitar 55 meter saat patroli mendekati kapal nelayan Cina yang tengah menjaring ikan di perairan Pulau Natuna, Sabtu, 11 Januari 2020. Dalam patroli tersebut TNI AL menemukan 6 kapal Coast Guard China, 1 kapal pengawas perikanan Cina, dan 49 kapal nelayan pukat asing. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Kapan Coast Guard China memotong haluan KRI Usman Harun pada jarak sekitar 55 meter saat patroli mendekati kapal nelayan Cina yang tengah menjaring ikan di perairan Pulau Natuna, Sabtu, 11 Januari 2020. Dalam patroli tersebut TNI AL menemukan 6 kapal Coast Guard China, 1 kapal pengawas perikanan Cina, dan 49 kapal nelayan pukat asing. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membangun pangkalan militer di Natuna dan wilayah perbatasan lain, cukup tepat.

    Ia menyebut saat ini, sebagai negara kepulauan, Indonesia belum memiliki penjagaan yang baik di wilayah perbatasan, khususnya di laut.

    "Dalam konteks upaya penegakan kedaulatan, kehadiran pangkalan militer sebenarnya masuk akal tapi tentu saja harus direncanakan dengan matang dan mempertimbangkan betul proyeksi potensi ancaman dan kondisi obyektif," kata Khairul saat dihubungi Tempo, Senin, 13 Januari 2020.

    Ia mengatakan rencana meningkatkan kekuatan dan kemampuan pangkalan, sebenarnya sudah ada. Selama ini, rencana ini tersendat karena keterbatasan anggaran yang menyebabkan prioritas-prioritas harus dikoreksi.

    Karena itu, ia menilai rencana Prabowo ini sebenarnya ada dalam konteks yang lebih besar. Khairul menegaskan penguatan perbatasan ini, bukan dilakukan karena kasus adanya pelanggaran perbatasan oleh Kapal milik pemerintah Cina di Natuna yang terjadi belakangan.

    "Pangkalan militer di daerah-daerah terluar diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penjagaan perbatasan. Bukan dengan alasan-alasan reaktif yang terkait kasus per kasus," kata Khairul.

    Sejauh ini, Khairul mengatakan kondisi perairan teritorial Indonesia sebagian besar tak terjaga dengan baik. Hal ini berarti wilayah rawan. Namun, ia menilai tak ada ancaman militeristik.

    "Mayoritas adalah gangguan keamanan, pelanggaran-pelanggaran hukum dan kejahatan di laut yang dilakukan oleh entitas sipil," kata Khairul.

    Meski begitu, Khairul mengatakan setiap aksi militer di perbatasan, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, gesekan, dan krisis. Namun, rencana pembangunan pangkalan di perbatasan ini tak perlu dibayangkan terlalu jauh. Selain untuk mengantisipasi gesekan, pangkalan militer tetap dibutuhkan di perbatasan.

    "Kita memang harus membangun kekuatan yang mampu menggigit, meskipun yang akan dilakukan hanyalah menggonggong di pagar," kata Khairul.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.