Komisi II DPR Tampung Usul PDIP Soal Sistem Proporsional Tertutup

Seorang pria berkostum superhero Thor memasukkan surat suara setelah menggunakan hak pilihnya saat Pemilu 2019 di TPS 10 Banjar Ubung Sempidi, Mengwi, Bali, Rabu, 17 April 2019. Beberapa petugas TPS maupun warga di sejumlah daerah tampil unik dengan kostum superhero untuk menyemarakkan hari pencoblosan. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal pemilihan umum atau pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup.

"Usulan ini menjadi satu hal yang memungkinkan untuk kami bahas dalam Revisi UU Pemilu. Selama ini, kami melihat sistem proporsional terbuka menghabiskan banyak biaya politik," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 13 Januari 2020.

Usul PDIP mengembalikan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum disampaikan sebagai hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional I PDIP pada, Ahad, 12 Januari 2020. 

Sistem proporsional tertutup berarti pemilih hanya dihadapkan pada pilihan partai, bukan calon anggota legislatif. Penentuan caleg yang lolos pun bukan lagi berdasarkan perolehan suara terbanyak seperti yang berlaku sekarang, tetapi merujuk pada nomor urut. 

Sistem ini sebelumnya berlaku di Orde Baru hingga Pemilu 2004. Adapun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berlaku saat ini, pileg menganut sistem proporsional terbuka sehingga pemilih bisa mencoblos langsung calon legislator yang diinginkan.

Arwani mengatakan, lembaga legislatif tentu menghormati usulan ini. "PDIP tentu punya pertimbangan yang matang. Semua akan dibahas demi Pemilu yang berkualitas," ujar dia.

Kendati demikian, kata Arwani, selama undang-undang belum diubah, maka aturan main yang berlaku tetap sesuai sistem proporsional terbuka dimana pemenang pemilihan adalah pemilik suara terbanyak. Parpol dengan Fatwa Mahkamah Agung, kata Arwani, juga tidak bisa melakukan pergantian antar waktu (PAW) seperti yang sempat diupayakan PDIP.






Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

5 jam lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

7 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

7 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

7 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

10 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

10 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

11 jam lalu

Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

"Pak Anies memahami, selama ini, kan tidak mencampuradukkan urusan DKI dengan urusan politik," kata Wagub DKI Riza Patria


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

13 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

14 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

14 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.