Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Coblos Gambar Kuatkan Oligarki, Djarot: Sistemnya Transparan

image-gnews
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di JI-Expo Kemayoran pada Kamis, 9 Januari 2020. TEMPO/Dewi Nurita
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di JI-Expo Kemayoran pada Kamis, 9 Januari 2020. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Djarot Saiful Hidayat membantah bahwa pemilihan legislatif dengan sistem proporsional tertutup akan menguatkan oligarki partai politik.

Dia beralasan sistem pencalonan tetap akan dilakukan dengan transparan sehingga publik bisa memberi catatan. "Enggak ada lah. Makanya zaman sekarang ini sistemnya transparan. Di situ oligarki kita koreksi, nanti masyarakat menilai," kata Djarot ketika dihubungi, Senin, 13 Januari 2020.

Perubahan sistem pemilihan legislatif menjadi proporsional tertutup ini menjadi salah satu rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional I PDIP yang disampaikan kemarin, Ahad, 12 Januari 2020. Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya akan menindaklanjuti dengan revisi Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Menurut Djarot, masyarakat bisa mengkritisi jika calon-calon legislatif yang diajukan dinilai tidak baik. Dia menyarankan publik untuk menyampaikan laporan ke Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan partai politik. "Berikan kepada KPU, Bawaslu, terutama ke partai yang bersangkutan," ujar Djarot.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno sebelumnya menilai bahwa sistem proporsional tertutup akan meneguhkan oligarki partai politik. Sebab, partai bebas menentukan siapa calon yang akan melenggang menjadi anggota DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sistem proporsional tertutup itu ingin meneguhkan bahwa partai politik cukup berkuasa, itu yang disebut oligarki," kata Adi kepada Tempo, Senin, 13 Januari 2020.

Penentuan caleg yang lolos pun bukan lagi berdasarkan perolehan suara terbanyak seperti yang berlaku sekarang, tetapi merujuk pada nomor urut. Adi mengatakan, caleg yang diberi nomor urut atas atau yang diprioritaskan partai pun belum tentu sesuai dengan keinginan rakyat.

"Itu yang disebut membeli kucing dalam karung, sehingga rakyat menerima kenyataan bahwa caleg yang terpilih itu bukan pilihan mereka tapi pilihan partai," kata dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Serikat Pekerja PLN Tolak Skema Power Wheeling yang Dinilai Untungkan Oligarki, Ini Alasannya

19 hari lalu

Ilustrasi - Distribusi produk biomassa untuk memasok bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Foto: ANTARA/HO-PLN
Serikat Pekerja PLN Tolak Skema Power Wheeling yang Dinilai Untungkan Oligarki, Ini Alasannya

Serikat Pekerja PLN menolak masuknya skema power wheeling dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan karena dinilai menguntungkan oligarki


UGM dan UI 'Jewer' Lagi Jokowi dengan 3 Poin Kampus Menggugat dan 7 Pokok Seruan Salemba

36 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengamati kebun tebu Temugiring PTPN X Batankrajan,  Gedeg, Mojokerto, Jawa Timur, Jumat 4 November 2022. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau tebu varietas unggul terbaru (tebu NX-04) yang diharapkan dapat mewujudkan swasembada gula dalam lima tahun ke depan. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
UGM dan UI 'Jewer' Lagi Jokowi dengan 3 Poin Kampus Menggugat dan 7 Pokok Seruan Salemba

UGM dan UI kembali "menjewer" Jokowi Terbaru adalah Kampus Menggugat dan Seruan Salemba, Berikut poin-poin tuntutan mereka.


Tak Kendur Guru Besar UGM dan UI Kritisi Jokowi, Kampus Menggugat dan Seruan Salemba Menguat

38 hari lalu

Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum UI, Sulistyowati bersama akademisi membacakan Seruan Salemba 2024 temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Tak Kendur Guru Besar UGM dan UI Kritisi Jokowi, Kampus Menggugat dan Seruan Salemba Menguat

Setelah menggelar aksi yang melibatkan puluhan kampus pada akhir Januari lalu, kini UGM, UI, dan UII kembali kritisi Jokowi. Apa poin mereka?


Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

39 hari lalu

Gedung perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 5 Mei 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian pada tiga bulan pertama tahun ini tumbuh 5,03% secara tahunan (yoy). Tempo/Tony Hartawan
Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

Ekonom Indef Didin S. Damanhuri mengkritisi wacana pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis kelas dunia.. Begini penjelasannya.


Aksi Gejayan Memanggil, Ketua BEM UGM: Kemarahan Rakyat karena Demokrasi untuk Oligarki

13 Februari 2024

Aksi Gejayan Memanggil di Yogyakarta, Senin, 12 Januari 2024. Foto: Michelle Gabriela Momole/TEMPO
Aksi Gejayan Memanggil, Ketua BEM UGM: Kemarahan Rakyat karena Demokrasi untuk Oligarki

Tanggapan Ketua BEM UGM terhadap aksi Gejayan Memanggil bersama masyarakat ajak nyalakan alarm untuk demokrasi.


Jatam Sebut Cengkeraman Oligarki Menguat dalam Pemilu 2024, Ini Jawaban Tim Capres

9 Februari 2024

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (tengah) dan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jatam Sebut Cengkeraman Oligarki Menguat dalam Pemilu 2024, Ini Jawaban Tim Capres

Mengenai riset Jatam, beberapa tim pemenangan para capres mulai angkat suara.


Jatam: Tiga Pasangan Capres Terafiliasi Oligarki Tambang

22 Januari 2024

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat mengikuti debat ketiga Calon Presiden 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 January 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jatam: Tiga Pasangan Capres Terafiliasi Oligarki Tambang

Riset Jatam menelusuri bisnis-bisnis di balik para pendukung kandidat yang berpotensi besar merusak lingkungan hidup.


PP Muhammadiyah Apresiasi Putusan Bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Etika Peradilan Masih Hidup

10 Januari 2024

Caption:Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan Haris Azhar dan Fatia bebas tidak bersalah, Senin, 8 Januari 2024.  Foto: Yudi Purnomo Harahap
PP Muhammadiyah Apresiasi Putusan Bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Etika Peradilan Masih Hidup

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah mengapresiasi putusan bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.


Koalisi Sipil Soroti Kemunduran Demokrasi Era Jokowi: Oligarki, Pengabaian HAM hingga Masalah Pemilu 2024

29 Desember 2023

Anggota Divisi Pemantau Impunitas KontraS Dimas Bagus Arya Saputra (tengah), tiga aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Ibu Sumarsih (kedua kiri), Bejo Untung (kedua kanan) dan Paian Siahaan (kanan) serta Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur (kiri) memberikan keterangan pers di Kantor KontraS, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Koalisi Sipil Soroti Kemunduran Demokrasi Era Jokowi: Oligarki, Pengabaian HAM hingga Masalah Pemilu 2024

Kritik Koalisi Masyarakat Sipil terhadap kemunduran demokrasi yang terjadi selama pemerintahan Presiden Jokowi


Pejabat FBI 'Nyambi', Bocorkan Informasi ke Oligarki Rusia Antek Putin dengan Imbalan Rp3 M

15 Desember 2023

Charles McGonigal, mantan pejabat FBI yang didakwa bekerja untuk oligarki Rusia Oleg Deripaska, tiba di Pengadilan Federal di New York City, AS, 8 Maret 2023. REUTERS/Brendan McDermid
Pejabat FBI 'Nyambi', Bocorkan Informasi ke Oligarki Rusia Antek Putin dengan Imbalan Rp3 M

Mantan pejabat FBI dijatuhi hukuman lebih dari empat tahun penjara karena bekerja untuk Oleg Deripaska, olirgaki Rusia 'antek' Putin