Eks Pimpinan KPK Cerita Momen Krusial Penggeledahan Setelah OTT

Ekspresi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan saat keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Jumat dini hari, 10 Januari 2020. Wahyu resmi ditahan setelah terjaring OTT KPK terkait dugaan korupsi dengan menerima hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan beberapa jam pertama setelah operasi tangkap tangan (OTT) merupakan waktu yang sangat penting untuk mengumpulkan barang bukti.

"Beberapa jam setelah OTT harus segera dilakukan paling tidak satu hari setelah OTT," kata Samad saat dihubungi, Senin, 13 Januari 2020. Gerak cepat, kata Samad, sangat diperlukan agar barang bukti tidak hilang.

Menurut Samad, bila penggeledahan ditunda, ada potensi barang bukti akan hilang. "Kalau penggeledahan ditunda, bisa jadi barang buktinya semuanya sudah raib atau hilang," kata dia.

Bekas Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan semua tempat yang dicurigai terdapat barang bukti harus segera disegel dengan garis KPK. Penyegelan harus segera dilakukan agar tidak ada barang bukti yang keluar dari tempat itu.

Menurut Syarif, penyidik seharusnya menggeledah tempat itu setelah OTT. Jika tidak cukup anggota, kata dia, Deputi Penindakan atau Direktur Penyidikan bisa memerintahkan Satuan Tugas lainnya untuk membantu. "Dirdik atau Deputi bisa memerintahkan Satgas lain untuk memberikan bantuan pada Satgas yang melakukan OTT," kata dia.

Sebelumnya, KPK gagal menyegel salah satu ruangan di kantor DPP PDIP, Menteng,  Jakarta Pusat pada Jumat, 10 Januari 2020. Penyegelan ini merupakan rangkaian dari operasi tangkap tangan yang menyeret mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wahyu diduga menerima suap dari caleg PDIP asal Sumatera Selatan, Harun Musaki. Suap ini untuk meloloskan Harun menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antar waktu (PAW). Penyidik KPK curiga ada beberapa barang bukti terkait perkara ini yang ada di kantor PDIP. Sayangnya, KPK batal menyegel ruangan tersebut. 

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan partai sebenarnya mengizinkan penyegelan. "Asal ada surat yang lengkap," kata Djarot. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar membantah kabar penyidik KPK tak dibekali surat. Lili justru menuding pengurus PDIP yang menghambat penyegelan. 

Belakangan, penyidik harus mengantongi surat izin dari Dewan Pengawas KPK. Surat itu sudah diteken oleh dewan pengawas pada Jumat, 10 Januari 2020 malam alias lewat 24 jam setelah OTT.






KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

44 menit lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

3 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

4 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

4 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

5 jam lalu

Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

Forum Advokat Indonesia menggelar Konferensi Pers Bersama, Senin, 3 Oktober 2022, perihal Formula E yang menyeret Anies Baswedan.


Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

6 jam lalu

Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

Fahira Idris menilai pengumuman Anies Baswedan sebagai calon presiden NasDem sangat krusial untuk menepis upaya kriminalisasi.


Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik

6 jam lalu

Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik

KPK ingin membantah adanya upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan membuka hasil penyelidikan kepada publik.


Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

8 jam lalu

Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Forum Advokat Indonesia meminta Dewas KPK memeriksa Firli Bahuri terkait upayanya mengkriminalisasi Anies Baswedan.


KPK: Deklarasi Pencapresan Anies Baswedan Tak Pengaruhi Kasus Formula E

13 jam lalu

KPK: Deklarasi Pencapresan Anies Baswedan Tak Pengaruhi Kasus Formula E

Alex mengatakan lembaganya tidak terpengaruh oleh tudingan bahwa KPK berupaya melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan di kasus Formula E.