Komnas HAM Minta Wali Kota Depok Cabut Aturan Razia LGBT

Reporter

Editor

Amirullah

Komisioner Pendidikan & Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (kedua kiri belakang) menerima pengaduan dari perwakilan Forum Lintas Paguyuban se Papua di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mengkritik kebijakan Wali Kota Depok, Mohammad Idris, yang berencana menertibkan dan merazia aktivitas kaum lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT). Beka menilai kebijakan itu sangat diskriminatif.

"Komnas HAM telah melayangkan surat kepada Wali Kota Depok untuk meminta pembatalan kebijakan serta permintaan perlindungan bagi kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender tersebut," kata Beka dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 13 Januari 2020.

Wali Kota Depok beralasan hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penyebaran perilaku LGBT. Penertiban dan razia telah diinstruksikan oleh Idris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada 10 Januari 2020.

Pemerintah Kota Depok juga membentuk posko pengaduan bagi korban LGBT. Langkah ini diambil pasca mencuatnya kasus pemerkosaan massal oleh Reynhard Sinaga di Manchester, Inggris, yang tercatat merupakan warga Depok.

Beka Ulung mengatakan imbauan Pemkot Depok tersebut bertentangan dengan dasar negara Republik Indonesia, UUD 45. Pasal yang dimaksud, Pasal 28G (1) dan Pasal 28I (2) UUD 1945, yang menjamin keamanan dan kebebasan dari diskriminasi.

Selain itu, Beka juga menyebut aturan yang dibuat Idris itu melanggar Instrumen HAM lainnya, yakni menjamin pemenuhan hak atas kebebasan ialah Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari sisi dunia kesehatan, kata Beka, Badan Kesehatan Dunia (WHO/World Health Organization) pada tahun 1992 juga telah menghapus kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender dari daftar penyakit kejiawaan.

Ketentuan dari WHO ini, kata dia, diimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan melalui PPDGJ (Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa) III tahun 1993. Di sana tertera bahwa kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender, bukan merupakan penyakit jiwa maupun cacat mental.

"Berdasarkan pertimbangan di atas, Komnas HAM RI meminta Pemerintah Kota Depok untuk membatalkan imbauan tersebut dan memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender (LBGT) dari tindakan diskriminasi dan kekerasan," kata Beka.






Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

7 jam lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


LPSK Terima 7 Permohonan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Karena Kasus Hukum

11 jam lalu

LPSK Terima 7 Permohonan Saksi dan Korban Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Karena Kasus Hukum

LPSK menerima tujuh permohonan sebagai saksi dan korban Tragedi Kanjuruhan.


Polri Periksa 31 Anggotanya dalam Tragedi Kanjuruhan Malang

15 jam lalu

Polri Periksa 31 Anggotanya dalam Tragedi Kanjuruhan Malang

Tim investigasi Polri masih terus memeriksa saksi dalam penelusuran soal Tragedi Kanjuruhan. Belum ada tersangka.


Tragedi Kanjuruhan, Tak Ada Soal Gas Air Mata dalam Rencana Pengamanan Arema FC vs Persebaya Surabaya

15 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Tak Ada Soal Gas Air Mata dalam Rencana Pengamanan Arema FC vs Persebaya Surabaya

Penggunaan gas air Mata tak ada dalam rencana pengamanan pertandingan meskipun disebut sebagai penyebab Tragedi Kanjuruhan.


Investigasi Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan: Gas Air Mata Membuat Panik

16 jam lalu

Investigasi Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan: Gas Air Mata Membuat Panik

Komnas HAM mempertanyakan penggunaan gas air mata dalam rencana pengamanan yang mengakibatkan Tragedi Kanjuruhan.


Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

1 hari lalu

Komnas HAM Berikan 3 Saran untuk TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Tindakan pertama yang perlu dilakukan TGIPF tragedi Kanjuruhan adalah memeriksa secara menyeluruh penyebab pecahnya peristiwa.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

1 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


TikTok Kena Denda Rusia karena Dianggap Sebarkan Propaganda LGBT

1 hari lalu

TikTok Kena Denda Rusia karena Dianggap Sebarkan Propaganda LGBT

Denda tersebut menandai langkah terbaru perselisihan Rusia dengan sejumlah perusahaan teknologi raksasa, terbaru dengan TikTok.


Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

2 hari lalu

Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

Komnas HAM dan Komnas Perempuan diminta menarik kembali pernyataan resmi soal dugaan pelecehan seksual Brigadir J terhadap Putri Candrawathi.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

2 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.