PKS Anggap Dewas KPK Membuat Pemberantasan Korupsi Memble

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin, 23 Desember 2019. TEMPO/Andita Rahma

    Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin, 23 Desember 2019. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian mengkritik keras kinerja Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) yang dianggap menghambat kerja lembaga antirasuah itu dalam menyelidiki kasus suap Komisioner KPK, Wahyu Setiawan.

    "Ini bukti awal bahwa revisi UU KPK telah membuat pemberantasan korupsi di Indonesia jadi birokratis dan akhirnya memble." ujar Ketua Departemen Politik DPP PKS ini lewat keterangan tertulis pada Senin, 13 Januari 2019.

    Menurut Pipin, adanya kewajiban penyidik KPK meminta izin penyadapan dan penggeledahan kepada Dewas KPK, maka proses yang dilakukan penyidik berpotensi bocor dan barang bukti bisa hilang.

    "Sangat ironis. Penggeledahan diumumkan sudah dapat izin dan akan dilaksanakan pekan depan. Jangankan hitungan pekan, hitungan menit kalau bocor ya hilang semua barang buktinya," ujar dia.

    Menurut Pipin, Dewas KPK bukan sekedar masalah orang tapi masalah sistem yang membuat pemberantasan korupsinya mandul.

    "Jika Perppu KPK tidak dikeluarkan presiden dan atau revisi UU KPK dilakukan DPR maka pemberantasan korupsi di Indonesia hanya sekedar mitos. Pejabat negara bebas menerima suap dan uang negara gampang digarong koruptor," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?