Jokowi dan Pangeran Abu Dhabi Bahas Konflik Amerika - Iran

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo, berbicara dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi  saat Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, Kamis 9 Januari 2020. Diplomasi ekonomi ini dinilai Jokowi sebagai hal yang paling diperlukan Indonesia saat ini. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo, berbicara dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, Kamis 9 Januari 2020. Diplomasi ekonomi ini dinilai Jokowi sebagai hal yang paling diperlukan Indonesia saat ini. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Pangeran Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan sempat membahas soal konflik Amerika Serikat dan Iran dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Ahad sore, 12 Januari 2020.

    "Namun pembahasan ini tidak fokus, karena fokus pembahasan dalam pertemuan keduanya lebih kepada masalah ekonomi," kata Retno dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin, 13 Januari 2020.

    Konflik Amerika dan Iran ini turut dibahas pula saat Retno bertemu dengan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab. "Kami tidak ingin situasi, apa namanya, menjadi lebih memburuk,” ujarnya.

    Retno menjelaskan semua negara, termasuk Indonesia khawatir dengan kemungkinan terjadinya perang terbuka antara Amerika Serikat dan Iran. “Perang itu akan berpengaruh pasti terhadap ekonomi dunia yang sudah tanpa perang pun sudah tertekan, tertekan terus ke bawah,” ucap dia.

    Bagi Indonesia, kata Retno, dampak yang mungkin dirasakan langsung adalah nasib warga negaranya. Berdasarkan data yang ada, jumlah WNI di Iran lebih dari 400 orang.

    Sementara 800 orang lebih berada di Irak. Namun diperkirakan jumlah yang ada pasti lebih besar dari data yang pemerintah miliki.

    “Belum lagi kita bicara mengenai WNI yang tinggal di sekitar wilayah itu yang kalau ditotal bisa jumlahnya jutaan. Jadi, kalau situasinya tidak dapat dieskalasi, diredakan maka pasti akan terpengaruh kepada warga negara kita, tetapi sekali lagi untuk antisipasi,” tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.