PDIP Usulkan Review UU soal Penempatan TNI Aktif di BNPB

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan hasil rekomendasi Rakernas I yang digelar sejak Jumat, 10 Januari hingga Ahad malam ini, 12 Januari 2020 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan penguatan kelembagaan dan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif. Usulan ini menjadi salah satu rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional I PDIP yang digelar Jumat-Ahad, 10-12 Januari 2020.

"Ada rekomendasi berkaitan dengan dukungan terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, 12 Januari 2020.

Di bidang legislatif, PDIP mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana. Poin revisi pertama yang diusulkan adalah perluasan dan pendalaman definisi, kapasitas, kewajiban pemerintah daerah, kejelasan penetapan status bencana, dan jangka waktu penanganan bencana.

Berikutnya, PDIP memandang perlunya mereview UU tersebut untuk memperjelas peran Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan bencana. "Serta mendudukkan TNI aktif dalam organisasi BNPB," demikian bunyi rekomendasi Rakernas ini.

Soal penempatan TNI aktif ini pernah menuai kontroversi sebelum pelantikan Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo. Pengangkatan Doni dinilai bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa TNI aktif harus mengundurkan diri jika menempati jabatan sipil.

Istana akhirnya merevisi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 menjadi Perpres Nomor 1 Tahun 2019. Dalam Perpres anyar ini, kepala BNPB bisa dijabat oleh TNI aktif.

Selain itu, PDIP juga mengusulkan kenaikan anggaran penanggulangan, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk kebutuhan penanggulangan bencana yang memadai.

Adapun untuk eksekutif, PDIP merekomendasikan lima hal terkait penanggulangan bencana, yaitu sebagai berikut.

1. DPP Partai menginstruksikan kepada kader partai di eksekutif untuk memastikan besar anggaran penanggulangan bencana memadai.

2. DPP Partai menginstruksikan kepada kader partai di eksekutif untuk mendorong kajian jenis bencana, risiko, mitigasi dan penanggulangan bencana di setiap daerah guna meminimalisasi dampak dan korban jiwa.

3. DPP Partai menginstruksikan kepada kader partai di eksekutif untuk melakukan investasi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasar kajian resiko yang memadai.

4. Dipandang perlu membentuk kanwil-kanwil yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Kepala-kepala kanwil yang dimaksud jabatannya minimal setingkat eselon 2A sehingga dalam penanganan kebencanaan lebih efektif dan efisien.

5. Setiap daerah, provinsi, kabupaten/kota membuat rencana kontijensi yang memuat; ancaman bencana, sumber daya daerah, manajemen krisis, kapasitas BPBD, dan ketersediaan anggaran penanggulangan bencana.






Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

1 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

4 jam lalu

Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

Gembong Warsono memberikan catatan kepada Gubernur Anies Baswedan usai deklarasi dicalonkan menjadi presiden oleh Partai NasDem.


Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan, Siaga Bencana Hidrometeorologi Aceh dan Jawa Barat

4 jam lalu

Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan, Siaga Bencana Hidrometeorologi Aceh dan Jawa Barat

Ibu kota provinsi yang diperkirakan dilanda hujan disertai petir adalah Banda Aceh, Bengkulu, Yogyakarta, Banjarmasin, Samarinda dan Pekanbaru.


Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Diminta PDIP Tak Lagi Bikin Keputusan Strategis

6 jam lalu

Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Diminta PDIP Tak Lagi Bikin Keputusan Strategis

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Anies Baswedan berhenti membuat keputusan strategis yang bisa bebani Pj Gubernur DKI.


Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

14 jam lalu

Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak tidak merasa keberatan dengan deklarasi partai NasDem yang mencapreskan Anies Baswedan.


Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

19 jam lalu

Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Pembentukan pansus dimaksudkan agar mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif atas tragedi Kanjuruhan.


Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

20 jam lalu

Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

"Hari ini Pak Anies statusnya sudah berubah, jangan menggunakan jabatan dia di DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi," kata Sekretaris DPD PDIP DKI


Anies Baswedan Diusung Jadi Capres 2024, PDIP DKI: Mudah-mudahan Berhasil

20 jam lalu

Anies Baswedan Diusung Jadi Capres 2024, PDIP DKI: Mudah-mudahan Berhasil

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meyakini Anies Baswedan mampu meneruskan pembangunan di Indonesia.


Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

1 hari lalu

Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.


Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Siaga Bencana di Bengkulu dan Jawa Barat

2 hari lalu

Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Siaga Bencana di Bengkulu dan Jawa Barat

Ibu kota provinsi yang diperkirakan dilanda hujan disertai petir adalah Bengkulu, Jambi, Bandung, Pontianak dan Kupang.