Rakernas PDIP Usulkan Sistem Pemilu Kembali Coblos Gambar

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan hasil rekomendasi Rakernas I yang digelar sejak Jumat, 10 Januari hingga Ahad malam ini, 12 Januari 2020 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. TEMPO/Putri.

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyampaikan hasil rekomendasi Rakernas I yang digelar sejak Jumat, 10 Januari hingga Ahad malam ini, 12 Januari 2020 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta-Rapat Kerja Nasional I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP merekomendasikan agar pemilihan legislatif kembali memganut sistem proporsional tertutup. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan rekomendasi ini selanjutnya akan dijalankan oleh Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat melalui revisi Undang-undang Pemilu.

    "Kami rekomendasikan terkait sikap kami mendukung pemilu legislatif ke depan itu proporsional tertutup," kata Hasto dalam keterangannya kepada wartawan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad, 12 Januari 2020.

    Sistem pemilihan legislatif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem ini, masyarakat dapat memilih langsung calon-calon yang akan duduk di legislatif.

    Sebaliknya, sistem proporsional tertutup berarti partai politik yang menetapkan kader-kader yang bakal dikirim ke parlemen. Dalam sistem ini masyarakat hanya memilih partai, bukan calon legislatif.

    Dalam pembahasan revisi UU Pemilu sebelumnya, sistem proporsional tertutup banyak menuai kritik karena ibarat membeli kucing dalam karung. Masyarakat juga terbiasa memilih calon langsung.

    Sejak sistem proporsional terbuka diterapkan, pemilih calon anggota legislatif cenderung lebih tinggi ketimbang pemilih partai. Di sisi lain, sistem proporsional tertutup dinilai dapat memangkas biaya politik dan meminimalisasi politik uang.

    Sebelumnya, Partai Golkar juga menyatakan akan mendorong kembali sistem pemilihan menjadi proporsional tertutup. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono beralasan, Undang-undang Dasar 1945 menyebut bahwa yang menjadi peserta  pemilu adalah partai politik bukan orang per orang.

    "Kalau bisa rakyat tidak usah milih orang per orang lagi," kata Agung di Hotel Solitaire, Serpong, Tangerang Selatan, Senin malam, 2 Desember 2019.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.