Hasto: Negosiasi PAW Harun Masiku di Luar Tanggung Jawab PDIP

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mejawab pertanyaan media usai menggelar acara Pelatihan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, 23 November 2017. Tempo/Rio Maldini Burhan Nibras.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mejawab pertanyaan media usai menggelar acara Pelatihan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, 23 November 2017. Tempo/Rio Maldini Burhan Nibras.

    TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak bertanggung jawab jika ada pihak-pihak yang menegosiasikan penggantian antarwaktu (PAW) Nazarudin Kiemas dengan Harun Masiku. Menurut dia, PAW telah diatur secara rigid oleh peraturan perundang-undangan.

    Hasto menilai tak ada pihak mana pun, baik partai politik maupun Komisi Pemilihan Umum yang bisa menegosiasikan hukum positif itu. "Jadi persoalan PAW yang kemudian ada pihak-pihak yang kemudian melakukan negosiasi itu di luar tanggung jawab PDI Perjuangan," kata Hasto di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad, 12 Januari 2020.

    Hasto menjelaskan, partainya memiliki kedaulatan untuk melakukan PAW atas meninggalnya Nazarudin Kiemas dengan berbekal putusan dan fatwa Mahkamah Agung. Pihak-pihak yang melakukan komersialisasi atas legalitas PAW itulah yang menurutnya harus dipertanyakan.

    "Pihak yang melakukan komersialisasi, menggunakan penyalahgunaan kekuasaan itu, ya seharusnya menjadi fokus mengapa itu terjadi," kata dia.

    Persoalan PAW Nazarudin Kiemas ini menjadi ujung pangkal dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Wahyu diduga menyanggupi mengegolkan Harun Masiku sebagai PAW Nazarudin Kiemas. Padahal sebelumnya, KPU sudah menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin.

    Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Wahyu meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk melancarkan misi itu. KPK pun menetapkan Wahyu dan Harun sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Namun Harun hingga kini belum ditemukan keberadaannya.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.