Yasonna Laoly Enggan Mengomentari Kasus Suap Wahyu Setiawan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Putri.

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yasonna Laoly enggan membicarakan kasus suap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang menyeret nama partainya.

    Ditemui di Pameran Rempah-rempah Rakernas I PDIP, Yasonna mengatakan dia mau bicara terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI) saja. "Itu (kasus Wahyu Setiawan) urusan lain. Urusan kekayaan intelektual tanya saya di sini," kata Yasonna di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad, 12 Januari 2020.

    Ditanya soal pencegahan terhadap Harun Masiku, calon legislator PDIP yang menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Hukum dan HAM ini juga tak mau berkomentar. Dia juga irit saat ditanya apakah menyarankan Harun untuk kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK. "Biar hukum yang berjalan sesuai mekanisme," ujar dia.

    Yasonna berdalih datang ke pameran untuk melihat kekayaan alam Indonesia. Yasonna pun mendorong seluruh daerah menginventarisasi kekayaan geografisnya untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

    Dia mencontohkan beberapa hasil alam Indonesia yang sudah didaftarkan di antaranya kopi Kintamani (Bali), Kopi Bajawa (Flores), kopi Gayo (Aceh), dan ubi Cilembu (Sumedang, Jawa Barat).

    "Saya datang ke pameran untuk melihat bagaimana kekayaan alam daerah ini, untuk mendorong nanti stan-stan, saya lihat itu perlu didaftarkan, dibudidaya," kata Yasonna.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.