Komisioner KPU Tersangka, Ngabalin Puji Firli Bahuri

Reporter

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin di Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta Selatan pada Rabu, 16 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai KPK Firli Bahuri telah melakukan kerja-kerja nyata dengan pengenaan status tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Ngabalin menilai penetapan tersangka terhadap Wahyu menjadi jawaban atas segala keraguan dan kebimbangan sebagian masyarakat terhadap Pimpinan di bawah Firli Bahuri dan Dewan Pengawas KPK.

Dia pun berpendapay bahwa polemik terhadap revisi UU KPK membuktikan bahwa Presiden Jokowi peduli terhadap penguatan KPK.

"Hari ini bisa kita lihat, KPK tidak main-main. Ini lembaga negara. Insya Allah ini akan terus menerus untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Ngabalin di Jakarta Pusat hari ini, Minggu, 12 Januari 2020.

Ngablin tak mau mengomentari soal penyelidikan kasus suap di KPU telah dilakukan oleh Komisioner KPK masa bakti sebelumnya.

"Mau lama, mau bertahun-tahun? beberapa puluh tahun lalu (penyelidikannya) juga tidak ada urusan. Yang pasti KPK dan Firli yang sekarang sudah melakukan kerja nyata dan publik Indonesia tahu."

KPK menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan sejumlah orang termasuk Saeful Bahri, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka pada Kamis lalu, 9 Januari 2020.

Wahyu diduga menerima suap Rp 400 juta dari caleg PDIP di Dapil Sumsel I Harun Masiku.






Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

17 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


KPK Kumpulkan Bukti OTT Suap Pengurusan Perkara di MA

3 hari lalu

KPK Kumpulkan Bukti OTT Suap Pengurusan Perkara di MA

KPK melakukan OTT terhadap beberapa orang di Jakarta dan Semarang. Selain itu, KPK turut mengamankan barang bukti sejumlah uang.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

4 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

8 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Ngabalin Klaim KSP Bakal Terima PA 212 Jelaskan Soal Kenaikan BBM

12 hari lalu

Ngabalin Klaim KSP Bakal Terima PA 212 Jelaskan Soal Kenaikan BBM

Selain PA 212, Ngabalin menyebut pihaknya juga siap menerima demonstran dari unsur mahasiswa dan masyarakat untuk jelaskan soal kenaikan harga BBM.


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

13 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

13 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

14 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

16 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


KPK Tahan Bupati Mimika di Kasus Korupsi Gereja Kingmi Mile 32

17 hari lalu

KPK Tahan Bupati Mimika di Kasus Korupsi Gereja Kingmi Mile 32

KPK menyangka Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan dua orang lainnya merugikan negara Rp 21,6 miliar dalam proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.