ICW Sebut Izin Dewan Pengawas Potensial Hambat KPK Geledah PDIP

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, bersama penyidik menunjukkan barang bukti uang hasil Operasi Tangkap Tangan KPK Komisioner KPU RI, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020. Penyidik mengamankan barang bukti uang sebesar Rp.400 juta dalam bentuk dollar Singapura dalam OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, bersama penyidik menunjukkan barang bukti uang hasil Operasi Tangkap Tangan KPK Komisioner KPU RI, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020. Penyidik mengamankan barang bukti uang sebesar Rp.400 juta dalam bentuk dollar Singapura dalam OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai kegagalan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPP PDIP merupakan salah satu dampak negatif revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

    Dalam UU KPK terbaru yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, penggeledahan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas. "Itu semakin menegaskan bahwa revisi UU KPK memperlemah kerja KPK," kata Donal saat dihubungi pada Ahad, 12 Januari 2020.

    Donal mengatakan, penindakan korupsi akan semakin berbelit-belit jika harus menunggu izin dewan pengawas. Sehingga bisa memberikan dampak buruk dalam pengumpulan barang bukti. 

    KPK berencana menyegel salah satu ruangan di DPP PDIP pada Kamis, 9 Januari 2020. Penyegelan ini terkait rangkaian operasi tangkap tangan yang menyeret mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

    Wahyu diduga menerima suap dari calon legislatif PDIP asal Sumatera Selatan Harun Masiku untuk meloloskannya menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antar waktu (PAW).

    Donal mengatakan izin dewan pengawas sudah terlambat. "Karena potensi barang bukti sudah berpindah atau bahkan hilang," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?