Dugaan Jejak Sekjen PDIP Hasto di Kasus Suap Wahyu Setiawan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Uang dolar Singapura dan buku tabungan sebagai barang bukti OTT Komisioner KPU RI, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020. Empat orang tersangka tersebut yaitu: Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, Agustiani Tio Fridelina dan pemberi suap Harun Masiku dan Saeful. TEMPO/Imam Sukamto

    Uang dolar Singapura dan buku tabungan sebagai barang bukti OTT Komisioner KPU RI, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020. Empat orang tersangka tersebut yaitu: Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, Agustiani Tio Fridelina dan pemberi suap Harun Masiku dan Saeful. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPK) Wahyu Setiawan menjadi tersangka. Ia diduga menerima suap untuk meloloskan Calon Anggota Legislatif dari PDIP Harun Masiku agar menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antar waktu (PAW).

    Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan perkara ini bermula ketika seorang pengurus DPP PDIP meminta seorang advokat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. "Gugatan terkait meninggalnya caleg Nazarudin Kiemas," kata Lili saat menggelar jumpa pers pada Kamis, 9 Januari 2020.

    Dalam jumpa pers itu, Lili tidak menyebut sama sekali siapa pengurus DPP PDIP yang dimaksud. Ia juga menyebut advokat yang diminta tolong dengan inisial DON.

    Seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 11 Desember 2020 bertajuk "Di Bawah Lindungan Tirtayasa", pangkal kasus ini bermula ketika Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memerintahkan tim hukum partai banteng dengan memberi kuasa kepada Donny Tri Istiqomah untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung pada Juni 2019.

    Mereka menggugat materi Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara berkaitan dengan meninggalnya calon legislatif dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Nazaruddin Kiemas. 

    Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 54. Inti putusan itu, mahkamah menyerahkan suara calon legislatif yang meninggal ke partai. Atas kemenangan gugatan tersebut, Harun diduga memberi uang ke Donny sejumlah Rp 100 juta.

    PDIP kemudian menggelar rapat pleno dan terpilihlah Harun sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Padahal, Harun berada di urutan kelima. Sedangkan urutan kedua yang berhak mewarisi kursi parlemen almarhum Nazaruddin adalah Riezky Aprilia.

    KPU menggelar pleno untuk menetapkan calon legislatif terpilih periode 2019-2024 itu pada 31 Agustus. Bukan Harun sebagaimana surat rekomendasi dari PDI Perjuangan, KPU malah menetapkan Riezky yang berhak duduk di kursi parlemen.

    Tak terima dengan keputusan KPU, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa Mahkamah Agung. Pada 23 September, partai banteng mengirim surat lagi ke KPU yang berisi mengenai penetapan calon legislatif yang meninggal merupakan kewenangan partai politik. “Kami tiga kali menerima surat dari PDI Perjuangan," ujar Ketua KPU Arief Budiman.

    Masih dikutip dari Majalah Tempo, PDIP diduga memerintahkan salah satu staf partai, Saeful Bahri, untuk bermanuver melobi KPU. Saeful lantas menghubungi orang kepercayaan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina Sitorus, mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu. 

    Saeful mengirim dokumen penetapan calon legislatif dan fatwa MA. Tio kemudian meneruskan dokumen itu ke Wahyu melalui pesan WhatsApp agar membantu proses penetapan Harun. Wahyu pun membalas pesan Tio, “siap mainkan.”

    Belakangan, Wahyu meminta imbalan untuk operasional sebesar Rp 900 juta. “Saeful mengatakan ke Hasto bahwa butuh Rp 1,5 miliar untuk lobi KPU,” ujar penegak hukum yang mengetahui kasus ini. Hasto juga diduga tahu ada permintaan dari Tio kepada Saeful soal uang muka untuk lobi. 

    Belakangan salah satu ajudan Hasto menyerahkan uang sebesar Rp 400 juta kepada Saeful lewat Donny pada 16 Desember 2019. Beberapa sumber menyebutkan uang itu diduga berasal dari Hasto. 

    Setelah diperiksa, Saeful menolak banyak berkomentar. "Tanya ke penyidik," kata dia.

    Hasto membantah terlibat dalam perkara ini. Ia menuturkan sejumlah informasi yang mengaitkan dirinya dengan operasi tangkap tangan terhadap Wahyu cs ini sebagai pembingkaian alias framing. “Dengan berita ini menunjukkan adanya berbagai kepentingan untuk membuat framing,” kata Hasto di arena Rakernas I PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020.

    Sementara itu, Donny belum bisa dimintai konfirmasi. Nomor teleponnya tidak aktif. Sedangkan Wahyu, setelah diperiksa KPK, menyatakan minta maaf kepada masyarakat. "Kejadian ini murni saya pribadi tanpa melibatkan KPU," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?