Melacak Jejak 'Don', Utusan DPP PDIP di Kasus Suap Wahyu Setiawan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, bersama penyidik menunjukkan barang bukti uang hasil Operasi Tangkap Tangan KPK Komisioner KPU RI, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020. Penyidik mengamankan barang bukti uang sebesar Rp.400 juta dalam bentuk dollar Singapura dalam OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, bersama penyidik menunjukkan barang bukti uang hasil Operasi Tangkap Tangan KPK Komisioner KPU RI, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020. Penyidik mengamankan barang bukti uang sebesar Rp.400 juta dalam bentuk dollar Singapura dalam OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara suap yang menyeret mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Mereka adalah Wahyu; mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Agustiani Tio Fridelina; Saeful, swasta; dan caleg PDIP dari Sumatera Selatan Harun Musaki.

    Wakil Ketua KPK Lilli Pintauli Siregar mengatakan perkara ini bermula ketika salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan seorang advokat berinisial “Don”, mengajukan gugatan uji materi pasal 54 peraturan KPU Nomor 3 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu ke Mahkamah Agung.

    “Pengajuan ini terkait caleg PDIP dari Sumatera Selatan, Nazarudin Kiemas, yang meninggal pada Maret 2019. PDIP ingin suara Nazarudin, sebagai pemenang Pileg, diberikan kepada Harun Masiku,” kata Lili saat jumpa pers di kantor KPK pada Kamis, 9 Januari 2020.  

    Don termasuk satu dari delapan orang yang ditangkap KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang menyeret Wahyu Setiawan pada 8-9 Januari 2020. Namun, KPK tidak menetapkan ia sebagai tersangka.  KPK memang tidak membuka identitas advokat ini. Bahkan, ketika jumpa pers, Lili hanya menyebut dengan inisial “Don”.

    Jejak “Don” sebenarnya tercetak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019. Dokumen ini merupakan putusan MA yang memenangkan PDIP dalam gugatan terkait suara Nazarudin Kiemas pada Juli 2019.

    Dalam dokumen putusan tersebut, Donny memiliki nama lengkap Donny Tri Istiqomah. Ia merupakan lulusan sarjana hukum dan berkantor di DPP PDIP yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

    Berdasarkan penelusuran Tempo Donny juga caleg PDIP pada Pemilu 2019. Ia merupakan calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Timur IV yang meliputi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Di Instagram, Donny beberapa kali mengunggah foto ia mengenakan baju PDIP.  

    Tempo mencoba mengkonfirmasi keberadaan Donny ke petugas keamanan di DPP PDIP.  “Nggak ada nama Pak Donny di sini. Dia bukan pengurus DPP,” ujar salah seorang petugas keamanan di kantor DPP PDIP yang enggan menyebut namanya, Sabtu 11 Januari 2020.

    Meski demikian petugas keamanan tersebut mengatakan sempat melihat Donny datang ke DPP PDIP. Terakhir kali ia melihat Donny menyambangi DPP sekitar bulan Oktober 2019.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakan tak mengenal Donny. “Nggak ada,” kata Hasto, Kamis, 9 Januari 2020. Padahal, dalam dokumen putusan Mahkamah Agung, Hasto memberikan kuasa kepada Donny sebagai pengacara.

    Dalam gugatan ini, MA memenangkan PDIP. Mahkamah menyebutkan partai menjadi penentu suara pada pergantian antarwaktu. Nah, putusan MA ini menjadi dasar bagi PDIP mengirim surat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku. Tapi, KPU tetap menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin

    Pada 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa ke MA. Kemudian, partai juga mengirim surat penetapan caleg ke KPU pada 23 September 2019.

    Untuk memuluskan jalan Harun, Saeful, yang diduga orang dekat Donny, kemudian menghubungi Agustiani Tio Fridelina. Kemudian, Agustiani melobi Wahyu Setiawan agar memudahkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih.

    Agustiani mengirim dokumen dan fatwa MA kepada Wahyu. Wahyu menyanggupi dengan menjawab, “Siap mainkan.” Lili mengatakan untuk memuluskan langkah Harun, Wahyu meminta dana operasional Rp 900 juta.

    Menurut Lili, ada dua kali pemberian uang. Pertama pada medio Desember 2019, ada seorang seseorang yang memberikan uang Rp 400 juta kepada Agustiani, Donny, dan Saefulah. Kemudian, Agustiani memberikan Rp 200 juta kepada Wahyu.

    Pada Desember 2019, Harun memberikan uang kepada Saeful sebesar Rp 850 juta melalui salah seorang staf di DPP PDIP. Kemudian, Saeful memberikan uang kepada Donny Rp 150 juta. Sisanya Rp 700 juta masih di tangan Saefullah. Ia membagi menjadi dua Rp 450 juta diberikan kepada Agustiani dan Rp 250 juta untuk operasional.

    Pada Selasa, 7 Januari 2020 berdasarkan hasil rapat Pleno, KPU menolak permohonan PDIP untuk menetapkan Harun Masiku sebagai PAW. Setelah gagal di Rapat Pleno KPU, Wahyu kemudian menghubungi Donny, Ia berjanji akan mengupayakan kembali agar Harun menjadi anggota DPR melalui PAW.

    Keesokan harinya, Wahyu Setiawan meminta sebagian uangnya yang masih ada di tangan Agustiani. Setelah penyerahan uang ini, KPK menangkap Wahyu dan Agustiani di tempat berbeda.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?