Pakar Hukum Sebut Izin Sadap dari Dewas KPK Harus Dicabut

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (dari kiri) Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan lima anggota Dewan Pengawas KPK yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris resmi menjabat sebagai Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    (dari kiri) Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan lima anggota Dewan Pengawas KPK yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris resmi menjabat sebagai Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Pidana Mudzakkir menyebut kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan izin penyadapan mesti dicabut. Menurut Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) itu, kewenangan itu rentan disalahgunakan dan bisa jadi memperumit proses hukum di KPK.

    "Pengawas tidak boleh diberikan kewenangan lain selain mengawasi. Kalau Dewas diberi kewenangan mengizinkan, lalu siapa yang mengawasi pemberian izin? Apa mungkin Dewas mengawasi dirinya sendiri?" ujar Mudzakkir dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, pada Sabtu, 11 Januari 2019.

    Jika tidak ada yang mengawasi Dewan Pengawas KPK, ujar dia, sebaiknya kewenangan itu dicabut.

    Selain itu, Mudzakkir juga menyoroti gagalnya penyidik KPK menyegel salah satu ruangan di kantor DPP PDIP dalam proses penyelidikan kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, karena belum mendapatkan izin dewan pengawas. Untuk itu dia meminta KPK segera menerbitkan aturan mengenai pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan agar tidak terjadi kejadian serupa.

    "Jangan sampai sudah berhasil OTT jabatan-jabatan yang strategis, dalam konteks penyelenggara negara ini kalau di praperadilan bisa kalah kalau back up hukumnya belum ada. Maka menurut saya ini harus kegesitan Dewan Pengawas untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Mudzakkir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.