PDIP Klaim Tak Ada Mahar Politik dalam Pencalonan Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan nasi tumpeng kepada Presiden Joko Widodo dalam Rakernas I PDIP di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan nasi tumpeng kepada Presiden Joko Widodo dalam Rakernas I PDIP di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo mengklaim partainya tak menetapkan mahar dalam pencalonan di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

    "Dari sejak awal kami adalah partai yang pertama kali membuka pendaftaran atau penjaringan dengan tanpa mahar," kata Arif di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Januari 2020.

    Hanya saja, Arif melanjutkan, dalam prosesnya tentu ada dana yang harus dikeluarkan untuk pemenangan. Arif menyebut hal itu merupakan konsekuensi yang sifatnya pun gotong royong.

    Dana yang diperlukan misalnya honor saksi, biaya kampanye lapangan, baliho, spanduk, dan sebagainya. "Pasti kan ada biaya. Itulah yang akan jadi konsekuensi pembiayaan yang akan dilakukan gotong royong," ujar dia.

    PDIP menargetkan kemenangan sebesar 60 persen di Pilkada 2020, sesuai hasil Kongres di Bali pada Agustus lalu. Menurut Arif, PDIP juga mengutamakan kader untuk diusung.

    Partai banteng sedianya mengumumkan 44 pasangan bakal calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada 2020. Namun pengumuman ini dibatalkan dengan alasan menimbang dinamika di lapangan. "Kami melihat potensi koalisi, kan partai ini tidak bisa menang sendirian," ujar Arif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.