MA Dinilai Tak Independen Saat Keluarkan Fatwa PAW Caleg PDIP

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Saeful saat keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Jumat dini hari, 10 Januari 2020. Ia diduga menjadi pemberi suap dalam kasus dugaan korupsi dalam penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024 yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

    Saeful saat keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Jumat dini hari, 10 Januari 2020. Ia diduga menjadi pemberi suap dalam kasus dugaan korupsi dalam penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024 yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai Mahkamah Agung tidak independen saat mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pergantian antar waktu caleg PDIP. Fatwa ini berhubungan dengan kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan kader PDIP Harun Masiku.

    Fatwa MA tersebut berisi perintah agar KPU menyimak "Pertimbangan Hukum” dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 halaman 66-67, yang antara lain berbunyi; “Penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik”.

    Fatwa ini dikeluarkan MA atas permohonan PDIP yang bersikukuh mengalihkan suara Nazarudin Kiemas, caleg PDIP yang meninggal, kepada Harun Masiku. Sementara KPU tetap menetapkan calon lain yakni Riezky Aprilia selaku pemilik suara terbanyak kedua setelah Nazarudin. 

    "Ya, saya kira melihat fatwa ini memang sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa MA tidak sepenuhnya independen," ujar Suparji saat ditemui Tempo di bilangan Menteng, Jakarta pada Sabtu, 11 Januari 2020.

    Menurut Suparji, MA tak seharusnya mengeluarkan pendapat hakim dalam putusan dan fatwa yang bertentangan dengan Peraturan KPU yang berlaku. Aturannya jelas, menetapkan calon berdasarkan sistem proporsional terbuka dimana pemenang pemilu ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

    "Ini fatwanya kan malah bertentangan dengan KPU dan menyerahkan mekanisme PAW kepada partai. Kalau itu yang dibangun, maka yang ditimbulkan oligarki dan tirani partai yang mengabaikan hak-hak rakyat. Fatwa MA itu menurut saya sesuatu yang kurang tepat," ujar Suparji.

    Fatwa ini juga dinilai janggal karena undang-undang sudah jelas memberikan hak kepada pemilik suara terbanyak. "Tapi MA mengeluarkan fatwa harus dilakukan sepenuhnya parpol. Itu kan tidak tepat," ujar dia.

    "Jadi hal ini juga harus dijelaskan supaya clear. KPK harus memanggil semua pihak terkait untuk mendapatkan keterangan," lanjut Suparji.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?