Partai Terseret OTT KPK, Kader PDIP Diminta Tetap Fokus Rakernas

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto meninjau persiapan Rakernas di JI-Expo Kemayoran, Jakarta pada Kamis, 9 Januari 2020. Dewi Nurita/TEMPO

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto meninjau persiapan Rakernas di JI-Expo Kemayoran, Jakarta pada Kamis, 9 Januari 2020. Dewi Nurita/TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Djarot Saiful Hidayat membenarkan kader-kader partainya diminta berfokus pada agenda Rakernas meski kasus suap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan menyeret nama PDIP. "Kami fokus ke Rakernas," ujar Djarot di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020.

    Djarot mengatakan, agenda Rakernas I ini jauh lebih penting. Adapun kasus suap Wahyu Setiawan yang menyeret calon legislator PDIP Harun Masiku akan ditanggapi di lain waktu.

    Kasus dugaan suap ini terkait dengan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR PDIP Riezky Aprilia oleh Harun. KPU menetapkan Riezky sebagai pengganti caleg PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Namun menurut KPK, PDIP beberapa kali meminta PAW Riezky oleh Harun. KPK menyangka Wahyu menyanggupi untuk membantu mengegolkan permintaan PDIP itu dengan uang operasional Rp 900 juta.

    KPK telah menetapkan Wahyu, Harun, Saeful Bachri, dan Agustiani Tio Fridelina sebagai tersangka. Saeful disebut sebagai pihak swasta yang diduga pemberi suap. Adapun Agustiani adalah mantan anggota Bawaslu.

    Harun belum diketahui keberadaannya hingga kini. Belakangan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditengarai terlibat dalam perkara itu.

    Djarot enggan menanggapi saat ditanya mengapa partai mengajukan Harun sebagai calon pengganti Riezky. Masalah internal itu akan dijelaskan secara khusus. "Nanti akan ada konferensi pers khusus, jadi enggak bisa sepotong-sepotong. Harus holistik, tidak bisa sepotong-sepotong," kata Djarot, menanggapi polemik.

    Meski begitu, Djarot membantah ada instruksi agar kader tidak bicara soal kasus suap komisioner Wahyu Setiawan. Dia juga mengklaim belum ada arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai hal ini. "Enggak ada (arahan)," kata dia.

    Djarot juga mengaku tak tahu bahwa Megawati mengumpulkan kadernya di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis lalu, 9 Januari 2019. "Enggak tahu saya. Saya mimpin di sini, fokus di sini."



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.