Kata Kemendagri Soal Keluarga Gubernur Riau-Sekda Jadi Pejabat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubenur Riau dan Wakil Gubenur Riau terpilih, Syamsuar - Edi Natar Nasution saat mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 Februari 2019. Syamsuar - Edi Natar Nasution akan memimpin Riau untuk periode 2019-2024. TEMPO/Subekti.

    Gubenur Riau dan Wakil Gubenur Riau terpilih, Syamsuar - Edi Natar Nasution saat mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 Februari 2019. Syamsuar - Edi Natar Nasution akan memimpin Riau untuk periode 2019-2024. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, JakartaKepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan telah mengetahui kabar adanya kerabat dari Gubernur Riau Syamsuar dan Sekretaris Daerah Provinsi Yan Prana Jaya Indra Rasyid, yang dilantik menjadi pejabat di Riau. Meski begitu, Bahtiar belum mau memastikan adanya nepotisme dalam kejadian tersebut.

    "Kalau masyarakat ada yang merasa itu masalah, tinggal dikoreksi, dilaporkan saja," ujar Bahtiar saat dihubungi Tempo, Jumat, 10 Januari 2020.

    Bahtiar mengatakan telah mencoba mengklarifikasi hal ini kepada pejabat bersangkutan. Ia mengatakan surat permintaan klarifikasi baru dikirimkan lewat Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun.

    Ia mengatakan sejauh ini, Kemendagri belum menemukan pelanggaran dari kasus ini. Terpilihnya kerabat untuk masuk menjadi pejabat di dalam pemerintahan, tak diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014. Kerabat tetap diperbolehkan bergabung, jika memang dinilai berkapasitas.

    "Jangan menghukum hubungan darah orang. Yang tak boleh itu adalah pengangkatan dengan pertimbangan hubungan darah," kata Bahtiar.

    Jika memang merasa bermasalah, Bahtiar mempersilakan pihak manapun untuk melaporkan hal tersebut ke Komisi ASN. Mereka akan menerima laporan terkait pelanggaran tata cara pelaksanaan UU ASN Nomor 5 tahun 2014, dan peraturan pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017.

    "Komisi ASN yang bisa menguji apakah UU dan Peraturan teknisnya sudah dilaksanakan atau belum. Karena itu posisi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian, dan itu diatur di UU ASN," kata Bahtiar.

    Sebelumnya, Pemprov Riau melantik 737 pejabat untuk mengisi jabatan eselon 3 dan 4, serta pejabat fungsional seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada juga beberapa pejabat pindahan dari kabupaten dan kota di Riau.

    Dari ratusan pejabat yang dilantik itu, terdapat anggota keluarga Gubernur Riau dan Sekda Provinsi Riau, di antaranya; menantu Gubernur Riau Tika Rahmi Syafitri yang dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Retribusi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau. Selanjutnya istri Yan Prana Jaya yakni Fariza juga dilantik sebagai Kepala Bidang Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau.

    Lalu, Prasurya Darma yang diketahui merupakan kakak kandung Yan Prana dilantik sebagai Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Riau. Dedi Herman yang merupakan merupakan adik Yan Prana juga dilantik sebagai Kabid Ops Satpol PP Riau. Tempo sudah mencoba menghubungi Sekda Riau Yan Prana Jaya namun belum dibalas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...