Perludem Anggap Kasus Suap Wahyu Setiawan Terlalu Barbar

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Wahyu Setiawan, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat dinihari, 10 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Wahyu Setiawan, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat dinihari, 10 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengaku masih tak menyangka komisioner KPU Wahyu Setiawan terjerat kasus dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.

    "Saya tak menduga senekat dan sebarbar itu. Kami sangat kaget dan juga amat menyesalkan terjadinya dugaan pidana suap sehingga terjadinya OTT ini," ujar Titi saat dihubungi Tempo pada Jumat, 10 Januari 2020.

    Titi mengatakan, dia tidak menyesalkan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Tapi bila tindakan itu benar, dia sangat menyesalkan mengapa di tengah telah usainya pergelatan Pemilu 2019, masih nekat untuk bertindak koruptif.

    "Hal ini pastinya sangat kontradiktif dengan semangat antikorupsi yang lantang digaungkan KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu dan Pilkada," ujar Titi.

    Misalnya saja, Titi melanjutkan, KPU pernah mencoba membuat terobosan hukum untuk melarang pencalonan mantan napi korupsi di Pemilu 2019, dengan tujuan untuk melahirkan kandidat-kandidat terbaik dan berintegritas di Pemilu. Wahyu Setiawan termasuk yang paling getol memperjuangkan agar caleg eks napi koruptor tak bisa ikut Pilkada. Namun sekarang, justru Wahyu yang terkena OTT KPK. "Ini tentu menjadi pukulan berat bagi kelembagaan KPU," ujar Titi.

    Namun, Titi berharap KPU bisa menjadikan momen ini untuk melakukan reformasi dan bersih-bersih total di tubuh KPU. Baik secara internal maupun eksternal. KPU, ujar dia, harus terbuka dan kooperatif untuk mempersilakan KPK mengusut tuntas kasus ini, sehingga bisa dibongkar total bila memang ada tindakan koruptif di KPU.

    "Di saat yang sama, KPU harus membangun mekanisme pengawasan internal yang lebih baik dan efektif dalam mencegah tindakan menyimpang dan koruptif dari jajarannya, apalagi banyak godaan menjelang Pilkada serentak 2020," ujar Titi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.