Mahfud Md: Mata Anak-anak WNI di Suriah Seperti Ingin Membunuh

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. seusai menerima lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantornya, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020. TEMPO/Putri.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. seusai menerima lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantornya, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengungkapkan sekitar 6 ribu WNI yang diidentifikasi sebagai teroris asing atau foreign terrorist fighters (FTF). sebanyak 187 di antaranya berada di Suriah.

    "Kita punya FTF banyak yang mesti kita pulangkan. Misalnya dari Suriah aaja kita punya 187, pokoknya lebih," kata Mahfud di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, hari ini, Jumat, 10 Januari 2020.

    Menurut Mahfud, dari 187 itu hanya 31 yang pria. Sisanya wanita dan anak-anak.

    Mahfud menduga mereka terpapar ajaran teroris yang diberikan oleh organisasi teror di sana.

    "Anak-anak itu matanya udah tajam-tajam, seperti mau membunuh aja gitu."

    Dia menuturkan jumlah tadi hanya sebagian dari total WNI yang menjadi FTF.

    Total ada 6 ribu WNI yang diduga menjadi FTF di berbagai negara. Sebagian kecil akan diadili dan dihukum di Suriah karena perkara terorisme.

    Penanganan FTF dari Indonesia itu menjadi salah satu bahan pembahasan Mahfud pada saat bertemu dengan Direktur Jenderal Unit Penanggulangan Terorisme Jepang, Shigenobu Fukumoto, di kantornya, siang tadi, Jumat, 10 Januari 2020.

    Dalam pertemuan tersebut hadir pula Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Aliyus.

    Mahfud mengatakan pekerjaan rumah besar pemerintah adalah ketika para FTF yang tak diadili pulang ke Indonesia. Masalahnya mereka berangkat ke luar negeri umumnya tanpa sepengetahuan negara alias ilegal.

    Pemerintah pun harus menderadikalisasikan mereka. Karena itu dia akan berkoordinasi dengan negara-negara dan instansi terkait dalam memulangkan FTF.

    "Harus dibicarakan, misalnya, kalau (mereka) dipulangkan berbahaya atau enggak."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.