Keluarga Gubernur Riau-Sekda Jadi Pejabat, Pengamat: Perilaku KKN

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubenur Riau dan Wakil Gubenur Riau terpilih, Syamsuar - Edi Natar Nasution saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 Februari 2019. TEMPO/Subekti.

    Gubenur Riau dan Wakil Gubenur Riau terpilih, Syamsuar - Edi Natar Nasution saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 Februari 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengkritik langkah Gubernur Riau Syamsuar dan Sekretaris Daerah Provinsi Yan Prana Jaya Indra Rasyid yang belum genap satu tahun memimpin, tapi sudah melantik anggota keluarganya. Keduanya mengangkat istri, kakak, adik, bahkan menantu menjadi pejabat Riau.

    "Itulah wajah kepemimpinan yang tak bertanggung jawab. Wajah bopeng perilaku KKN kepala daerah. Mereka sedang membangun, memperkuat, dan menumbuhkan KKN di daerahnya," ujar Ujang saat dihubungi Tempo pada Jumat, 10 Januari 2020.

    Sebelumnya, Pemprov Riau melantik 737 pejabat untuk mengisi jabatan eselon 3 dan 4, serta pejabat fungsional seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada juga beberapa pejabat pindahan dari kabupaten dan kota di Riau.

    Dari ratusan pejabat yang dilantik itu, terdapat anggota keluarga Gubernur Riau dan Sekda Provinsi Riau, di antaranya; menantu Gubernur Riau Tika Rahmi Syafitri yang dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Retribusi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau. Selanjutnya istri Yan Prana Jaya yakni Fariza juga dilantik sebagai Kepala Bidang Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau.

    Lalu, Prasurya Darma yang diketahui merupakan kakak kandung Yan Prana dilantik sebagai Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Riau. Dedi Herman yang merupakan merupakan adik Yan Prana juga dilantik sebagai Kabid Ops Satpol PP Riau.

    Sekda Provinsi Riau Yan Prana Jaya belum membalas pesan Tempo.

    Menurut Ujang, sikap kepala daerah yang menempatkan keluarganya di jabatan-jabatan strategis ini sangat tidak elok. "Kepemimpinan yang mencerminkan tumbuh suburnya dinasti politik dan oligarki di daerah," ujar Ujang.

    Ujang mengatakan kondisi ini berbahaya jika terus dibiarkan dan bisa merusak demokrasi di daerah serta merusak tatanan birokrasi. "KPK harus mengawasi dan memantau kepala daerah yang berperilaku KKN tersebut," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.