Tiga Kali Menjelang Agenda Besar PDIP yang Diwarnai OTT KPK

Reporter

Suasana Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis, 8 Agustus 2019. Para Ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan sembilan sekretaris jenderal koalisi Jokowi-Ma'ruf hadir sebagai undangan dalam Pembukaan. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat kerja nasional atau Rakernas dan HUT ke-47 PDIP tahun ini diwarnai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) yang melibatkan kader partai banteng. Setidaknya, ini adalah kali ketiga acara besar PDIP yang diwarnai OTT KPK.

Tahun lalu, KPK juga mencokok anggota DPR dari Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra, saat partai menggelar Kongres V PDIP di Grand Inna Bali Beach pada 8-10 Agustus 2019. KPK menetapkan Nyoman sebagai tersangka suap impor bawang putih pada Kamis malam, 8 Agustus 2019.

Sebelum dicokok, Nyoman diketahui masih berada di Bali untuk mengikuti kongres itu. Malam hari sebelum Nyoman dicokok, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato dengan berapi-api ketika berbicara soal komitmen partai menentang korupsi.

Setelah ditetapkan menjadi tersangka, PDIP langsung memecat Nyoman. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, jika berkaitan dengan kasus korupsi, PDIP memiliki sanksi tegas berupa pemecatan langsung di tempat.

"Tidak ada ampun, karena pada saat acara malam kebudayaan kongres, Ibu Megawati sudah menegaskan bahwa demi tanggungjawab terhadap suara rakyat, PDIP tidak mentolelir korupsi sedikit pun," ujar Hasto Kristiyanto di Grand Inna Bali Beach, Kamis malam, 8 Agustus 2019. PDIP langsung memberikan sanksi pemecatan tanpa bantuan hukum.

Pada 2015, KPK pernah mencokok Adriansyah, saat itu masih legislator PDIP. Adriansyah tersangkut kasus suap untuk memudahkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses. Suap diketahui diterima Adriansyah sejak menjabat sebagai bupati Tanah Laut, Kalsel hingga menjadi anggota DPR. 

Adriansyah ditangkap tepat di tengah hajatan Kongres IV PDIP. Dia ditangkap di Swiss-bellhotel Sanur, Bali pada Kamis, 9 April 2015. Berkaca dari kasus itu, PDIP mengingatkan para kadernya agar tak memanfaatkan kegiatan kongres untuk kepentingan pribadi. 

Kemarin, kader PDIP Harun Masiku kembali ditetapkan menjadi tersangka sebagai pemberi suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, sampai saat ini, Harun belum ditangkap. "KPK meminta tersangka HAR segera menyerahkan diri ke KPK dan pada pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersikap koperatif," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada Kamis, 9 Januari 2020.

KPK menyebut Harun sebagai pemberi suap untuk Wahyu Setiawan yang dijanjikan Rp 900 juta untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui jalur pergantian antar waktu. Sebanyak Rp 400 juta di antaranya sudah diserahkan kepada Wahyu.






Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

1 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

4 jam lalu

Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

Gembong Warsono memberikan catatan kepada Gubernur Anies Baswedan usai deklarasi dicalonkan menjadi presiden oleh Partai NasDem.


Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Diminta PDIP Tak Lagi Bikin Keputusan Strategis

6 jam lalu

Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Diminta PDIP Tak Lagi Bikin Keputusan Strategis

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Anies Baswedan berhenti membuat keputusan strategis yang bisa bebani Pj Gubernur DKI.


Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

14 jam lalu

Anies Baswedan Capres NasDem, PDIP: Curiga Dulu Tolak Reklamasi, Kini Proreklamasi

Anggota DPRD DKI dari PDIP Gilbert Simanjuntak tidak merasa keberatan dengan deklarasi partai NasDem yang mencapreskan Anies Baswedan.


Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

19 jam lalu

Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Pembentukan pansus dimaksudkan agar mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif atas tragedi Kanjuruhan.


Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

20 jam lalu

Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

"Hari ini Pak Anies statusnya sudah berubah, jangan menggunakan jabatan dia di DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi," kata Sekretaris DPD PDIP DKI


Anies Baswedan Diusung Jadi Capres 2024, PDIP DKI: Mudah-mudahan Berhasil

20 jam lalu

Anies Baswedan Diusung Jadi Capres 2024, PDIP DKI: Mudah-mudahan Berhasil

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meyakini Anies Baswedan mampu meneruskan pembangunan di Indonesia.


Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

1 hari lalu

Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.


Presiden Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Puan Maharani Baca Ikrar

3 hari lalu

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Puan Maharani Baca Ikrar

Upacara Hari Kesaktian Pancasila dipimpin oleh Presiden Jokowi sementara Ketua DPR Puan Maharani membacakan ikrar.


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

3 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap