TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri mengaku tidak bahagia saat mendengar ada operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan kepala daerah.
"Saya sangat tidak happy (bahagia) jika ada kepala daerah tertangkap tangan oleh KPK," ujarnya di sela sambutannya dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan di Surabaya, Kamis, 9 Januari 2020.
Firli mengatakan sengaja datang rakor tersebut sekaligus mengingatkan ke pemerintah daerah se-Jawa Timur agar tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi maupun nepotisme. "Makanya itu kita harus mencegah jangan sampai ada kepala daerah terlibat KKN, berapa pun nilainya," ujarnya.
Menurut Firli masih ada pekerjaan rumah yang harus diperbaiki dalam sistem tata politik maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Terbukti, kata dia, pada dua hari terakhir terdapat dua tindakan OTT yang dilakukan KPK dalam kasus berbeda dengan menangkap seorang kepala daerah dan komisioner Komisi Pemilihan Umum.
"Ternyata masih ada kepala daerah yang main-main dengan pengadaan barang maupun jasa. Jadi, masih ada PR besar dan ini harus diperbaiki bersama," ucapnya.
Sebelumnya KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama lima orang lainnya sebagai tersangka kasus suap pengadaan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sidoarjo.
Adapun lima orang yang turut ditangkap bersama Saiful ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Sunarti Setyaningsih, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Judi Tetrahastoto, dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji.
Dua orang dari unsur swasta yang diciduk ialah Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi. KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada komisioner KPU Wahyu Setiawan di Jakarta.
