PDIP Larang KPK Geledah Kantor Mereka, Djarot: Tak Ada Surat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politisi Partai PDIP Djarot Saeful Hidayat saat persiapan acara Rakernas PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020. Acara Rakernas PDIP ini akan diselenggarakan mulai besok 10-12 Januari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Politisi Partai PDIP Djarot Saeful Hidayat saat persiapan acara Rakernas PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020. Acara Rakernas PDIP ini akan diselenggarakan mulai besok 10-12 Januari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Djarot Saiful Hidayat membenarkan bahwa kantor DPP PDIP sempat akan digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

    "Iya, aku udah kontak DPP tadi," ujar Djarot membenarkan kejadian itu saat ditemui di JI-Expo Kemayoran pada Kamis, 9 Januari 2020.

    Kendati demikian, kata Djarot, para penyidik KPK tidak diizinkan menggeledah dengan alasan penyidik tak memiliki bukti-bukti. "Kami menghormati proses hukum, tapi mereka tidak dilengkapi bukti-bukti yang kuat seperti surat tugas dan sebagainya," ujar Djarot.

    Pantauan Tempo di DPP PDIP Diponegoro sejak pukul 10.00 pagi hingga siang tadi, wartawan memang ramai mengerubungi kantor DPP PDIP setelah menerima info penggeledahan tersebut. Namun, para penjaga kantor membantah ada penyidik KPK yang datang. Sementara itu, kantor DPP ditutup rapat dan media tidak diperbolehkan masuk.

    Kasus Wahyu Setiawan menyeret PDIP. Salah seorang pelaku yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan diduga adalah Harun Muskin. Ia merupakan caleg PDIP untuk Sumatera Selatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.