Pengacara Tuding OTT KPK Bupati Muara Enim untuk Jatuhkan Firli

Bupati Kabupatem Muara Enim, Ahmad Yani, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring OTT KPK, di gedung KPK Jakarta, Selasa malam, 3 September 2019. Bupati Muara Enim ditangkap diguga terkait transaksi suap proyek dinas pekerjaan umum setempat. Pihak KPK menduga ada transaksi antara pejabat pemkab dan pihak swasta terkait proyek pembangunan di Muara Enim. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Penasehat hukum Bupati Muara Enim Ahmad Yani, Maqdir Ismail menuding operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kliennya bermotif politik. Tujuannya, kata dia, untuk menjatuhkan nama Firli Bahuri yang kala itu maju sebagai calon pimpinan KPK.

"Ketidaksukaan pimpinan KPK terhadap Kapolda Sumatra Selatan pada saat itu, Firli Bahuri nampak terang benderang," kata Maqdir saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa, 7 Januari 2020.

Menurut Maqdir, pangkal konflik antara pimpinan KPK era Agus Rahardjo cs bermula saat Firli masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Firli diduga melakukan pelanggaran etik karena bertemu sejumlah pihak yang berperkara di KPK. Polemik ini membuat Firli ditarik kembali ke kepolisian, lalu didapuk menjadi Kapolda Sumatera Selatan pada akhir Juni 2019.

Tak lama setelah itu, Firli maju sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Hingga akhirnya terpilih menjadi Ketua KPK secara aklamasi di DPR. Menurut Maqdir, OTT terhadap kliennya adalah upaya untuk menjegal Firli dalam proses pencalonan itu. Sebab, nama Firli muncul dalam sadapan perkara korupsi yang menjerat kliennya, Ahmad Yani menjadi tersangka.

KPK menangkap Bupati Muara Enim Ahmad Yani, bersama Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupetan Muara Enim, Elfin MZ Muchtar, serta kontraktor bernama Robi Okta Fahlevi. KPK menduga Yani dan Elfin menerima total Rp 12,5 miliar dari 16 paket proyek di Muara Enim dari Robi.

KPK menangkap ketiganya pada 2 September 2019. Saat itu, Elfin baru saja menerima US$ 35 ribu atau setara Rp 500 juta dari Robi. Elfin berencana memberikan uang itu kepada Firli yang menjabat Kapolda Sumatera Selatan. Elfin mengatakan bahwa pemberian itu bukan atas permintaan Firli, melainkan inisiatif dari Yani. Yani ingin memberikan uang sebagai tanda perkenalan dengan Kapolda Sumsel yang belum lama dilantik.

Menurut Maqdir, bila saja uang itu sudah diserahkan, maka KPK akan menjadikan hal itu untuk menjelek-jelekan Firli. "Dapat dipastikan dia akan menjadi bulan-bulanan pimpinan KPK dengan cara memberitakan adanya penerimaan uang oleh Kapolda Sumatra Selatan," kata Maqdir.






Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

4 menit lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

1 jam lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


KPK Kembali Panggil Lukas Enembe Hari Ini

2 jam lalu

KPK Kembali Panggil Lukas Enembe Hari Ini

Hari ini KPK memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe untuk dilakukan pemeriksaan dalam kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar.


Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

14 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

16 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

17 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

19 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

20 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

21 jam lalu

MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

PPATK menemukan dugaan aliran dana jumbo dari Lukas Enembe ke kasino-kasino judi di luar negeri.


MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

22 jam lalu

MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

Menurut MAKI, perjalanan yang kerap dilakukan Lukas Enembe itu menunjukkan bahwa Lukas seharusnya bisa memenuhi panggilan KPK pada Senin besok.