TEMPO.CO, Pangkalpinang - Kegiatan bisnis PT Timah belakangan menjadi sosotan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti mencium aroma persaingan bisnis yang tidak sehat dalam industri timah di Bangka Belitung.
Dugaan persaingan tak sehat tersebut muncul setelah berhentinya operasional perusahaan-perusahaan peleburan timah (smelter) milik investor swasta yang tak bekerjasama dengan PT Timah.
"Saya melihat ada yang aneh dengan berhentinya puluhan smelter milik swasta di Babel," ujar La Nyalla dalam pidatonya ketika kunjungannya ke Kantor Gubernur Bangka Belitung pada Rabu lalu, 8 Januari 2020.
Menurut dia, ketika puluhan smelter swasta tutup justru yang bertahan adalah smelter minta mitra bisnis PT Timah, perusahaan pelat merah.
La Nyalla pun menyatakan DPD akan meneliti persoalan tersebut untuk mengecek apakah terjadi pelanggaran Undang-undang Persaingan Usaha dan aDA kartel dalam industri timah.
Dalam catatan DPD, La Nyalla menjelaskan, ada beberapa masalah pertambangan timah di Bangka Belitung.
Selain persaingan bisnis tidak sehat, masalah lainnya adalah penataan sektor pertambangan.
La Nyalla mengatakan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung bersama stakeholders seharusnya menata dengan ketat zonasi pertambangan. Begitu juga untuk zonasi pertambangan laut oleh Kapal Isap Produksi milik PT Timah.
"Agar gejolak penolakan dari masyarakat bisa selesai."
La Nyalla pun menyatakan prihatin atas peristiwa yang menimpa Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah pada saat penertiban tambang Sijuk di Pulau Belitung.
DPD memberikan dukungan langkah penegakan hukum dan penertiban terhadap peristiwa tersebut.
"Aktivitas penambangan ilegal dilakukan di hutan lindung jelas melanggar Undang-undang Minerba. Apalagi penambang ilegal melakukan penyerangan terhadap aparatur negara yang bertugas," tutur La Nyalla.
