Jabar Tingkatkan Koordinasi dengan Daerah Lain untuk Cegah Banjir

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad menghadiri Rapat Tingkat Menteri Penanganan Banjir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020. (Foto: Dodi/Humas Jabar).

    Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad menghadiri Rapat Tingkat Menteri Penanganan Banjir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020. (Foto: Dodi/Humas Jabar).

    INFO JABAR — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mencari solusi untuk mencegah banjir dan bencana lainnya. Koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya juga terus dilakukan termasuk dengan pemerintah pusat.

    Oleh karena itu, Pemprov Jabar rapat Tingkat Menteri Penanganan Banjir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020.

    Menurut Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad, yang hadir di rapat itu, ada tiga hal yang menjadi pokok pembahasan. Pertama, penanganan kejadian banjir. Kedua, bagaimana mengantisipasi bencana susulan dalam rentang waktu Februari - Maret. Sebab, dalam kurun tersebut, BMKG memperkirakan curah hujan cukup tinggi.

    "Ketiga, bagaimana penanganan bencana untuk jangka waktu panjang agar tidak terjadinya banjir lagi," kata Daud di Jakarta.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) bakal berkoordinasi secara intens dengan provinsi lain terkait kebencanaan. Ia meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana.

    "Setelah kejadian kemarin tidak berarti berhenti, tapi menurut BMKG akan ada hujan dan tiga fenomena cuaca yang akan bertumpu di Pulau Jawa. Mudah-mudahan kita berharap tidak terjadi lagi," ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan bencana banjir di seluruh daerah berjalan dengan baik. Respons pemerintah daerah tergolong cepat dan tepat.

    "Atas nama pemerintah pusat mengucapkan banyak terima kasih atas kesigapan, kecermatan, dan kesungguhan dari pemerintah daerah yang telah menangani dengan sangat baik," kata Muhadjir. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.