OTT Komisioner KPU, Perludem: Banyak Godaan Menjelang Pilkada

Reporter

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) saat mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 Provinsi Jawa Timur di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Sidang tersebut digelar selama empat hari mulai 9 Juli 2019 hingga 12 Juli 2019 berdasarkan pengelompokan jadwal provinsi yang telah ditentukan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta-Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem prihatin atas penangkapan komisioner Komisi Pemilihan Umum berinisial WS, atau diduga Wahyu Setiawan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Perludem, kasus ini kontradiktif dengan semangat antikorupsi yang digadang-gadang lembaga penyelenggara pemilu ini.

KPU pun pernah mencoba membuat terobosan hukum untuk melarang pencalonan mantan napi korupsi di Pemilu 2019. "Ini tentu jadi pukulan berat bagi kelembagaan KPU," kata Direktur Perludem Titi Anggraini lewat keterangan tertulis, Rabu, 8 Januari 2020.

Titi meminta KPU menjadikan momen penangkapan komisioner itu untuk bersih-bersih total secara internal maupun pola hubungan eksternal. KPU, kata dia, mesti kooperatif dengan KPK untuk mengusut kasus tersebut.

Di saat yang sama, kata dia, KPU harus membangun mekansime pengawasan internal yang lebih baik dalam mencegah perilaku koruptif jajarannya. "Apalagi banyak godaan menjelang pilkada," kata dia.

Lebih lanjut Titi mengatakan KPU perlu meminta dukungan KPK dalam membangun strategi pencegahan terjadinya penyimpangan ketika pilkada 2020. Selain itu, KPU juga harus mewanti-wanti jajarannya di daerah untuk tidak coba-coba main mata dan melakukan praktik koruptif.

"Sebab selain akan ada ancaman hukuman yang berat, hal itu juga akan semakin meruntuhkan kredibilitas KPU sebagai institusi demokrasi, anak kandung reformasi, yang dibangun secara susah payah," kata dia.

Sebelumnya KPK menangkap komisioner KPU berinisial WS di Bandara Soekarno Hatta. Penangkapan diduga terkait suap pergantian Anggota DPR.






Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

1 hari lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.


Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Kasus Suap, Lihat Koleksi Mobilnya

2 hari lalu

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Kasus Suap, Lihat Koleksi Mobilnya

Berdasarkan data LHKPN, Hakim Agung Sudrajad Dimyati tercatat memiliki harta total Rp 10,7 miliar. Dia juga memiliki dua unit kendaraan bermotor.


KPK Dikabarkan Tangkap Oknum Pengacara di Semarang

3 hari lalu

KPK Dikabarkan Tangkap Oknum Pengacara di Semarang

KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa orang dalam dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.


KPK Kumpulkan Bukti OTT Suap Pengurusan Perkara di MA

3 hari lalu

KPK Kumpulkan Bukti OTT Suap Pengurusan Perkara di MA

KPK melakukan OTT terhadap beberapa orang di Jakarta dan Semarang. Selain itu, KPK turut mengamankan barang bukti sejumlah uang.


Breaking News: KPK Dikabarkan OTT Hakim Agung MA

3 hari lalu

Breaking News: KPK Dikabarkan OTT Hakim Agung MA

KPK dikabarkan melakukan OTT terhadap seorang Hakim Agung di MA. Namun KPK belum merespons konfirmasi Tempo.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

4 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Kuasa Hukum Ade Yasin Sebut Bupati Bogor Nonaktif Itu Korban Konspirasi

6 hari lalu

Kuasa Hukum Ade Yasin Sebut Bupati Bogor Nonaktif Itu Korban Konspirasi

Penasehat hukum Ade Yasin minta hakim memerintahkan KPK mengembalikan barang bukti berupa ponsel, dan satu amplop berisi uang 2.770 dolar AS.


Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

6 hari lalu

Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengikuti sidang secara online dari Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

8 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

13 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.