Bertemu Mendagri, 3 Partai Politik Setuju Gubernur Dipilih DPRD

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengundang sekretaris jenderal dan pimpinan sembilan partai politik yang ada di DPR ke kantornya, Jakarta pada hari ini, Rabu, 8 Januari 2020. Istimewa.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengundang sekretaris jenderal dan pimpinan sembilan partai politik yang ada di DPR ke kantornya, Jakarta pada hari ini, Rabu, 8 Januari 2020. Istimewa.

    TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan setidaknya ada tiga partai yang setuju pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pandangan tiga partai itu dikemukakan dalam persamuhan dengan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, hari ini, Rabu, 8 Januari 2020.

    Tiga partai yang setuju, kata Arsul, ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PPP, dan Partai Kebangkitan Bangsa. "PDI menyampaikan hasil kongres mereka bahwa untuk pemilihan gubernur itu tidak langsung, segala macam. PPP kan setuju. Kemudian juga kalau enggak salah tadi yang sepakat juga PKB. Untuk gubernur saja," kata Arsul.

    Pertemuan yang berlangsung selama sekitar tiga jam itu membicarakan rencana penataan sistem partai politik dan sistem pemilu di Indonesia. Tito memaparkan ihwal mahalnya biaya politik dan gagasan pilkada tak langsung. Menurut Arsul, Tito mengajak partai-partai untuk mendalami perubahan sistem pilkada.

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pertemuan itu tak membahas perubahan sistem pilkada. Menurut dia, mereka baru membicarakan ihwal Undang-undang Pemilu dan UU Pilkada. "Semuanya harus satu nafas dengan upaya untuk menghadirkan demokrasi untuk rakyat agar tidak ada kejenuhan di dalam demokrasi," kata Hasto secara terpisah.

    Meski begitu dalam beberapa pernyataaan sebelumnya Hasto menyatakan mendukung pilkada asimetris. Pilkada langsung dilaksanakan di daerah yang tingkat kematangan demokrasinya tinggi.

    "Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan kita galakkan pemilu asimetris," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya pada 19 November 2019.

    Adapun Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid membenarkan pilkada tak langsung dibicarakan dalam pertemuan dengan Tito Karnavian. PKB, kata dia, mengikuti keputusan musyawarah nasional (Munas) Nahdlatul Ulama yang merekomendasikan pemilihan gubernur oleh DPRD. "PKB mengikuti keputusan NU. Kan (pemilihan) gubernur enggak apa-apa kan," ujar Hasanuddin.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.