Soal Pengusutan Kasus Jiwasraya, Jaksa Agung Tidak Ingin Terbuka

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kejaksaan Agung ST Burhanuddin (kiri) tiba di kediaman Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (kanan) dalam perayaan Natal 2019 di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    Kejaksaan Agung ST Burhanuddin (kiri) tiba di kediaman Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (kanan) dalam perayaan Natal 2019 di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta-Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan hasil perkembangan kasus gagal bayar PT Asuransi  Jiwasraya (Persero) di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan pada Rabu, 8 Januari 2020. Dalam konferensi pers tersebut, Burhanuddin mengatakan tidak ingin terbuka dalam mengungkapkan siapa pelaku kasus ini.

    "Tentu ini kami lakukan secara silent, secara jujur (Kejaksaan Agung) tidak ingin terlalu terbuka," tutur Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan.

    Menurutnya, ia tak ingin terbuka karena ingin mengetahui jumlah pasti kerugian negara. Untuk itu, Kejaksaan Agung masih menunggu hasil pemeriksaan BPK. Namun demikian, pihaknya sudah memiliki nama kemungkinan pelaku.

    Kejaksaan Agung sebelumnya menemukan adanya dugaan korupsi di PT Jiwasraya. Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan kasus Jiwasraya dengan Nomor Trim 33/F2/Fd2/12 tahun 2019 tertanggal 17 Desember 2019.

    PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi, diantaranya penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial.

    Sejumlah 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik, sisanya 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk. Selain itu, penempatan reksa dana sebanyak 59,1 persen senilai Rp 14,9 triliun.

    Sebanyak 2 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kerja baik. Sementara 98 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk. Akibatnya, PT Asuransi Jiwasraya sampai hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun.

    DEA REZKI GERASTRI | ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.