Bupati Sebut Nelayan Cina Kerap Usir Nelayan Natuna Saat Melaut

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KRI Imam Bonjol (383) melakukan pemeriksaan terhadap kapal nelayan Han Tan Cou 19038  yang terdeteksi sedang menebar jala di perairan Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 17 Juni 2016. ANTARA/HO/Dispen Koarmabar

    KRI Imam Bonjol (383) melakukan pemeriksaan terhadap kapal nelayan Han Tan Cou 19038 yang terdeteksi sedang menebar jala di perairan Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 17 Juni 2016. ANTARA/HO/Dispen Koarmabar

    TEMPO.CO, Batam - Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan nelayan asing biasanya memasuki wilayah Perairan Natuna, Kepulauan Riau kala musim utara seperti yang berlangsung sekarang ini.

    "Marak kalau musim utara, karena nelayan kita banyak tidak melaut, ombak besar," kata Hamid, Selasa, 7 Januari 2020. Musim utara merupakan puncak musim hujan di Indonesia.

    Menurut Hamid, bagi nelayan Natuna yang hanya berperahu kecil, musim Utara adalah momok karena gelombangnya tinggi. Mereka pun banyak yang urung melaut.

    Sebaliknya, kata Hamid, bagi nelayan Cina yang menggunakan kapal-kapal besar, musim utara adalah waktu yang tepat memasuki perairan Natuna. "Mereka kapal besar, di situ dia masuk," ujarnya.

    Nelayan Natuna sempat mengeluhkan kehadiran kapal asing. Bahkan ada nelayan yang mengaku kerap diganggu kapal coast guard asing. "Mereka mengusir nelayan kita agar kembali ke daratan," kata Hamid.

    Menurut Hamid, karena kapal nelayan Natuna berukuran kecil dan tidak didampingi pengawas, mereka pun tidak berani melawan. "Nelayan kita pasti tidak berani karena kapal kecil," ujarnya.

    Karena itu, Hamid meminta agar aparat berwenang terus melakukan pengawasan di Laut Natuna agar nelayan bisa tenang mencari ikan. Ia juga berharap kapal asing tidak lagi memasuki perairan Natuna karena kehadirannya mengganggu nelayan. "Kenapa, karena nelayan Natuna melaut menggunakan kapal yang tidak begitu besar, 3 sampai 4 ton. Kapal asing besar, di atas 30 GT," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.