Cegah Banjir, Pemerintah Bakal Lakukan Penghijauan Lahan Rusak

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga keluar dari Kampung Muhara yang terisolir akibat jembatan putus, di Kecamatan Lebak Gedong, Banten, 5 Januari 2020. Sebanyak 200 Kepala Keluarga yang mengungsi di Desa Ciladaheun belum mendapatkan bantuan karena akses jalan dan jembatan rusak. ANTARA

    Warga keluar dari Kampung Muhara yang terisolir akibat jembatan putus, di Kecamatan Lebak Gedong, Banten, 5 Januari 2020. Sebanyak 200 Kepala Keluarga yang mengungsi di Desa Ciladaheun belum mendapatkan bantuan karena akses jalan dan jembatan rusak. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan memperbaiki kerusakan lingkungan dalam rangka mitigasi bencana pasca-banjir Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Muhadjir mengatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah membeberkan langkah-langkah yang akan dilakukan.

    "Salah satunya dengan penghijauan kembali lahan yang terancam rusak," kata Muhadjir seusai rapat koordinasi penanganan banjir Jabodetabek di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020.

    Rapat koordinasi di kantor Muhadjir turut menyinggung kerusakan lahan sebagai pemicu banjir melanda kawasan Jabodetabek. Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah.

    "Salah satu yang tadi sudah kami singgung adalah kerusakan lahan, baik hutan maupun lahan subur yang pemanfaatannya tidak rasional," ujar Muhadjir.

    Muhadjir menyebut kerusakan lahan yang dia maksud terutama di wilayah Jawa Barat dan Banten. Kata dia, yang menjadi titik-titik longsor kali ini adalah wilayah lahan yang rusak akibat penambangan dan tanah telantar.

    "Tanah yang semula HGU (Hak Guna Usaha) kemudian oleh pemegangnya tidak dilanjutkan kemudian dikelola oleh warga secara tidak terkontrol dan itu juga jadi pemicu," ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.