Mahfud Md Ketemu 5 Pimpinan KPK: Yang Main Proyek APBN, Sikat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. seusai menerima lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantornya, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020. TEMPO/Putri.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. seusai menerima lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantornya, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menerima kunjungan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantornya pada Selasa, 7 Januari 2020. Selain bersilaturahmi, Mahfud menyebut Kementerian dan KPK membicarakan komitmen mengawal tujuan negara dalam pertemuan itu.

    "Kementerian dan KPK mempunyai persentuhan tugas yang sangat penting dalam mencapai tujuan negara. Tujuan negara itu sudah diterjemahkan di dalam proyek-proyek APBN antara lain," kata Mahfud seusai pertemuan di kantornya, Selasa, 7 Januari 2020.

    Maka dari itu, kata Mahfud, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta KPK akan mengawal proyek-proyek yang dibiayai dengan APBN. Mereka menyatakan bakal menindak tegas siapa pun yang main-main dengan duit negara ini.

    "Oleh sebab itu siapapun yang main-main dengan proyek APBN keuangan negara secara dan korupsi akan diperangi secara sungguh-sungguh siapapun akan disikat habis," ujar Mahfud.

    Mahfud mengatakan dia dan Firli sepakat untuk saling menguatkan. Kemenkopolhukam, kata dia, akan mendorong KPK agar kuat. Sedangkan di sisi lain dia juga akan memperkuat Kejaksaan Agung dan kepolisian. "Termasuk juga Saber Pungli itu juga akan diperkuat," kata dia.

    Lima pimpinan KPK hadir dalam pertemuan itu, yakni Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango.

    Firli senada mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam untuk sinergi dengan kepolisian dan kejaksaan. Namun dia mengatakan bahwa pemberantasan korupsi juga harus melalui pencegahan, bukan hanya penindakan.

    "Kami harus bersinergi dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lebih khusus lagi dalam rangka upaya-upaya pencegahan dan sosialisasi akan pencegahan tindak korupsi," kata Firli di lokasi yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?