TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan sebanyak 24 Undang-Undang dapat terpangkas jika omnibus law keamanan laut resmi dibuat. Ia menegaskan bahwa berbagai Undang-Undang itu tumpang tindih satu sama lain sehingga harus dipangkas.
"Setelah dianalisis muncul 24 (Undang-Undang) ditambah 2 PP (Peraturan Pemerintah) yang agak tumpang tindih. Sekarang sedang didiskusikan," kata Mahfud saat ditemui usai rapat khusus omnibus law keamanan laut di kantornya, Selasa, 7 Januari 2020.
Mahfud mengatakan angka Undang-Undang yang saling tumpang tindih ini bertambah dari laporan awal yang hanya 17 Undang-Undang. Aturan tumpang tindih itu disebut Mahfud menjadi penghambat langkah penanganan keamanan laut di Indonesia.
Hal ini kerap membuat kebingungan saat pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Mahfud mencontohkan kasus yang sudah diselesaikan oleh satu lembaga, kemudian ramai kembali setelah lembaga lain masuk karena merasa kasus itu ada di wilayah fungsinya.
"Masing-masing merasa punya tugas, dan tidak salah sih secara filosofi, tapi secara operasional menimbulkan masalah dan kita akan tangani masalah kelautan termasuk sekaligus mengatur masalah keamanannya," kata Mahfud.
Ketika dibuat, Mahfud mengatakan Undang-Undang ini filosofinya sudah tepat. Namun ia mengatakan saat ini, aturan-aturan ini butuh sinergitas.
Mahfud MD pun menargetkan aturan ini dapat rampung di tahun ini. "Insya Allah dalam tahun 2020 sudah clear lah ya karena presiden sudah menginstruksikan itu sejak 2,5 tahun lalu," kata dia.
