Menteri Luhut Dorong Omnibus Law Keamanan Laut Segera Selesai

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, saat mengunjungi Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, saat mengunjungi Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020. Luhut dan Mahfud nampak datang bersama dalam satu mobil, setelah rapat terbatas di Istana Negara.

    Namun Luhut tak lama bertemu dengan Mahfud. Pertemuan yang berjalan secara tertutup itu hanya berjalan selama sekitar 30 menit saja. Luhut mengatakan dalam pertemuan itu, keduanya membahas percepatan omnibus law tentang keamanan laut segera diselesaikan.

    "Omnibus itu saya bicara sama Pak Mahfud, kita supaya segerakan omnibus itu selesai. Supaya nanti coast guard itu Bakamla, itu betul-betul menjadi coast guard yang benar," kata Luhut saat ditemui usai pertemuan.

    Dengan adanya omnibus law tersebut, Luhut meyakini peran Bakamla di perairan perbatasan akan semakin kuat. Seperti saat terjadi pelanggaran batas laut yang diduga dilakukan oleh pemerintah Cina di Laut Natuna Utara.

    Kehadiran Bakamla di zona ekonomi eksklusif (ZEE), dinilai Luhut akan lebih efektif ketimbang menyiagakan kapal perang di sana. "(Kalau) kita juga taruh kapal perang ke ZEE aneh juga itu," kata Luhut.

    Luhut pun mengatakan ke depan, hal ini akan dirapatkan secara lebih mendalam oleh Mahfud. Sebelumnya, Luhut memang mendorong peran Bakamla untuk menjadi coast guard.

    Aturan mengenai coast guard akan termasuk dalam omnibus law yang mulai dipersiapkan oleh pemerintah, sehingga kewenangan di laut dikelola oleh satu instansi.

    Menurut dia, omnibus law tersebut disiapkan untuk mengatasi lambatnya proses penanganan investasi, perdagangan, dan bongkar muat akibat ada 17 undang-undang yang mengatur secara berbeda.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.