Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi, Kemenperin Prioritaskan Lima Sektor Industri

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (tengah) saat Media Gathering bertajuk ” Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Industri 2020” di Jakarta, 6 Januari 2019.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (tengah) saat Media Gathering bertajuk ” Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Industri 2020” di Jakarta, 6 Januari 2019.

    INFO NASIONAL — Tahun lalu, perusahaan multinasional asal Inggris Standard Chartered Plc menggadang-gadang Indonesia bakal masuk jajaran 10 negara dengan ekonomi terbesar pada 2030. Namun, prediksi tersebut bisa meleset jika salah menentukan langkah. Sebab itu, pemerintah melakukan berbagai upaya mewujudkan prediksi tersebut.

    Adapun langkah yang dilabeli “Making Indonesia 4.0” ini memprioritaskan lima sektor industri, yakni makanan dan minuman, tekstil dan busana, automotif, kimia, serta elektronik. “Industri tekstil dan pakaian jadi merupakan industri dengan pertumbuhan terbesar,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di acara Media Gathering bertajuk ” Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Industri 2020” di Jakarta, 6 Januari 2019.

    “Tidak salah jika pemerintah sekarang ini terfokus pada industri pengolahan,” ujarnya. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, menjelaskan ada tiga hal yang patut dilakukan. Pertama, mengembalikan posisi ekspor netto ke level yang sama seperti tahun 2000, atau 10 persen kontribusi ekspor netto terhadap PDB.

    Kedua, meningkatkan produksi dan pengelolaa biayanya hingga dua kali lipat seperti yang dikerjakan India saat ini. Ketiga, membangun kemampuan inovasi lokal serupa Tiongkok.

    Fokus terhadap lima sektor industri, didasarkan pada rekam jejak selama ini. Dalam catatan Kementerian Perindustrian pada triwulan III 2019, pertumbuhan terbesar pengolahan non-migas didominasi industri makanan dan minuman, industri barang logam, komputer, dan barang elektronik, industri alat angkutan, industri kimia serta farmasi, dan terakhir industri tekstil dan pakaian jadi.

    Bagaimanapun, pertumbuhan sektor industri tersebut belum ditunjang bahan baku yang sepenuhnya lokal. “Contoh, logam dasar walaupun nilai ekspor cukup besar, impor untuk bahan bakunya juga sangat besar,” kata Agus yang pernah menjabat Menteri Sosial di periode lalu.

    Data Badan Pusat Statistik mencatat, sepanjang Januari-Oktober 2019 ekspor industri logam sebesar US$ 14,64 miliar. Tapi nilai impornya mencapai US$ 14,57 miliar. “Begitu juga bahan kimia. Ekspornya US$ 10,69 miliar sedangkan impornya lebih banyak, yakni US$ 18,16 miliar,” kata Agus.

    Untuk menekan impor, Kemenperin telah melakukan program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Selain itu, Kemenperin juga memperbanyak kawasan industri karena mampu menyerap tenaga kerja. Hingga Agustus 2019 sebanyak 18,25 juta tenaga kerja terserap di industri makanan, pakaian jadi, dan perkayuan. Tahun ini ketiga industri tersebut diproyeksikan sanggup menampung tenaga kerja hingga 19,66 juta.

    Sementara itu, perkembangan pembangunan kawasan industri nasional selama periode 2014-2019 berkembang pesat, dari 74 kawasan menjadi 103 kawasan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Kemenperin mengusulkan 27 kawasan industri. Rinciannya yaitu 14 di Sumatera, enam di Kalimantan, tiga di Sulawesi dan Maluku, serta masing-masing satu kawasan di Madura, Jawa, Papua, dan Nusa Tenggara Barat.

    Sedangkan terkait outlook pada 2020, Kemenperin berharap pertumbuhan dan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional lebih tinggi dari 2019 yang sebesar 17,70 persen. “Perlu dicatat, bahwa industri non-migas akan kami dorong ke titik 17,95 persen,” ujar Menteri Agus. Dia juga meyakini nilai investasi yang akan masuk ke Indonesia sebesar Rp 351 triliun. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.