Banjir di Jabodetabek, Mendagri Tito: Negara Harus Hadir

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi posko banjir di Perum Villa Jatirasa, Jati Asih Bekasi, didampingi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Jumat 3 Januari 2020. Tempo/Halida Bunga

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi posko banjir di Perum Villa Jatirasa, Jati Asih Bekasi, didampingi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Jumat 3 Januari 2020. Tempo/Halida Bunga

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi  dan seluruh daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor memberikan kompensasi kepada korban yang mengalaminya kerugian materiil. "Berikan kompensasi kepada mereka mulai dari bencana banjir, rumahnya banyak yang rusak, yang sudah selesai tergenang masih banyak lumpur, belum lagi dokumen-dokumen hilang atau rusak. Ini negara harus hadir,” ujar Tito lewat keterangan tertulis pada Senin, 6 Januari 2020.

    Tito meminta semua pemerintah daerah lebih siaga mencegah terjadinya bencana seperti ini. Mantan Kapolri itu meminta seluruh Pemda memperhatikan anggaran dan membuat strategi pemetaan anggaran terkait penanganan maupun pencegahan potensi bencana. Selanjutnya bisa membangun infrastruktur guna mencegah terjadinya banjir

    “Buat strategi penanganan banjir di daerah itu. Harusnya dipetakan daerah potensi banjir, baru hitung biayanya, masuk anggaran, diketok jadi anggaran penanganan banjir," ujar Tito.

    Mengantisipasi potensi bencana, ujar Tito, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan posko untuk memantau cuaca maupun rencana kontingensi untuk meminimalisasi ketidakpastian dalam menghadapi potensi bencana. Sistem diharapkan akan dimiliki setiap Pemda melalui surat edaran yang sedang dipersiapkan.

    Tito mengaku sudah menyiapkan seluruh posko monitor ramalan cuaca dan menyusun rencana kontingensi jika terjadi longsor, banjir, merumuskan langkah-langkah penanganan sistematis dan upaya sejak sebelum bencana, pada waktu terjadi bencana, dan setelah bencana. “Negara harus memiliki yang dibuat dan diorganisir. Saya minta nanti kepada Pak Sekjen konsepkan surat edaran itu,” ujar Tito.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.