Soal Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar-Menawar soal Kedaulatan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo  bersama Menko Polhukam Luhut Panjaitan di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 23 Juni 2016. Jaket sepertinya menjadi salah satu fashion item yang menjadi ciri khas penampilan Jokowi selain kemeja putih. Foto: Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo bersama Menko Polhukam Luhut Panjaitan di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 23 Juni 2016. Jaket sepertinya menjadi salah satu fashion item yang menjadi ciri khas penampilan Jokowi selain kemeja putih. Foto: Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kedaulatan Indonesia di perairan Natuna tidak bisa ditawar-tawar. Menurut dia, pernyataan para menteri terkait konflik Indonesia-Cina di Laut Natuna yang menegaskan kedaulatan Indonesia sudah tepat.

    "Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," katanya dalam pengantar rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Januari 2019.

    Hubungan Indonesia dan Cina memanas seiring masuknya kapal penjaga pantai dan nelayan Cina ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna beberapa waktu lalu.

    Pemerintah Indonesia telah menyampaikan empat sikap terkait konflik ini. Pertama, Indonesia menilai Cina telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif dan menolak klaim Cina terkait traditional fishing ground.

    Kedua, Indonesia menolak klaim atas penguasaan Laut Natuna Utara atas dasar Nine Dash Line. Ketiga, TNI akan meningkatkan operasi di Laut Natuna secara intensif.

    Sedangkan sikap pemerintah yang terakhir adalah peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEE Indonesia atau laut Natuna.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.