Yasonna Minta KPK Tindak Jajarannya yang Pungli di Lapas

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2019. TEMPO/Fikri Arigi.

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 November 2019. TEMPO/Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengatakan pungutan liar atau pungli masih menjadi permasalahan yang ia kerap temui di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ia pun meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk menindak jajarannya yang 'bandel'.

    "Lapas, masih ada pungli di situ mulai dari awal. Perbaiki, ini ada Ketua KPK hati-hati. Bila perlu diam-diam saya bilang, 'Pak Ketua, di sana nampaknya sulit, sudah saya ingatkan enggak bisa. Kasih pelajaran sana,'" kata Yasonna saat apel deklarasi janji kinerja 2020 dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di kantornya pada Senin, 6 Januari 2020.

    Firli yang turut hadir dalam pelaksanaan apel pun langsung menggangguk mendengar ucapan Yasonna.

    Lebih lanjut, Yasonna berharap nilai integritas yang selalu ditanamkan kepada jajarannya tidak hanya sekadar didengar. Ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk dapat mengimplementasikan nilai integritas.

    "No korupsi itu jangan lips service saja. Harus menjadi sistem nilai, implementasikan nilai-nilai itu dalam dirimu. Jadi, bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem birokrasi kita," ujar Yasonna.

    Sebagai informasi, Tim Saber Pungli di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM menyita barang bukti senilai Rp 322.372.491.564. Total sudah ada 33.432 tersangka dari 21.407 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan dalam kurun waktu sejak Oktober 2016 sampai September 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.