Pemerintah Kirim 120 Nelayan Pantura ke Natuna

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pergerakan KRI dengan kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intaidi Laut Natuna, Sabtu, 4 Januari 2020. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Pergerakan KRI dengan kapal Coast Guard China terlihat melalui layar yang tersambung kamera intaidi Laut Natuna, Sabtu, 4 Januari 2020. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 120 nelayan dari daerah pantai utara (Pantura) akan dikirim pemerintah ke wilayah perairan utara Natuna. Langkah ini diambil pemerintah setelah masuknya kapal penjaga dan kapal penangkap ikan Cina ke wilayah perairan Natuna.

    Hari ini, Senin, 6 Januari 2020, para nelayan itu mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka mendapat pengarahan langsung dari Mahfud. "Saudara, daerah yang dimasuki itu adalah daerah yang kaya dengan sumber daya laut berbagai jenis ikan yang mahal-mahal melimpah di sana dan itu sebenarnya hak Indonesia," kata Mahfud dalam sambutannya.

    Mahfud mengatakan agar kekayaan laut di perairan Natuna dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga, maka para nelayan dari Pantura ini dikirim ke sana. Mahfud mengakui saat ini, aktivitas nelayan Indonesia di perairan Natuna belum terlalu banyak. Hal ini juga yang menurut dia, membuat Cina berani masuk ke perairan Indonesia.

    "Salah satu keputusan ikutan dari situ adalah kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan dan sebagainya di sana," kata Mahfud.

    Mahfud mengatakan ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo langsung. Jokowi ingin agar negara hadir langsung di Natuna. Kehadiran itu, kata Mahfud, tertuang dalam dua bentuk, yakni patroli yang rutin, dan kegiatan melaut nelayan.

    Saat ini, perairan Cina masih kerap bersilang aktifitas dengan negara lain. Karena itu, Mahfud juga menjanjikan perlindungan bagi para warga selama beraktifitas di sana. "Saudara akan dilindungi oleh negara tidak akan ada tindakan tindakan fisik yang mengancam saudara, yang penting sudah nyaman di situ. Negara nanti yang akan mengawal kegiatan saudara di situ," kata Mahfud.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.