Dahnil Tuding PKS Ingin Turunkan Citra Menhan Prabowo

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto, Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapat pada Jumat, 3 Januari 2020. TEMPO/Andita Rahm

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto, Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapat pada Jumat, 3 Januari 2020. TEMPO/Andita Rahm

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak tak terima dengan pernyataan Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid yang menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersikap lembek terhadap Cina terkait konflik di Laut Natuna. 

    Menurut Danhnil, pernyataan itu sengaja dilontarkan untuk menurunkan citra Prabowo. "Pernyataan PKS itu saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-downgrade Menhan," ujar Dahnil lewat keterangan tertulis yang dikutip Tempo pada Ahad, 5 Januari 2019.

    Menurut Dahnil, Prabowo satu suara dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan patroli di perairan Natuna, sebab telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

    Dahnil menyebut, dalam kasus ini, Prabowo hanya menerapkan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit dan satu lawan terlalu banyak. "Dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan offensif. Maka, penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," ujar Dahnil.

    Menhan, kata dia, dalam posisi siap menerima perintah sikap negara melalui Presiden, apa pun keputusan tersebut.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto menanggapi santai persoalan klaim Cina di perairan Natuna yang belakangan menghangat. "Kita cool saja. Kita santai kok. Kita selesaikan dengan baik, ya. Bagaimana pun, Cina adalah negara sahabat," ujar Ketua Umum Gerindra ini di Jakarta, Jumat lalu.

    Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengkritik pernyataan itu dan menganggap Prabowo mengganggap enteng masalah kedaulatan bangsa. "Kalau lembek, santai santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," kata dia dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 4 Januari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.