TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan pihaknya akan mengoperasionalkan Pusat Informasi Maritim mulai Senin, 6 Januari 2020. Pengoperasian Pusat Informasi Maritim itu merupakan salah satu langkah yang diambil TNI untuk merespons situasi di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang semakin menghangat.
"Mulai hari Senin, 6 Januari 202, TNI akan mengoperasionalkan Pusat Informasi Maritim, yang berfungsi mendeteksi dini dan mengidentifikasi semua kapal yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia," ujar Sisriadi saat dihubungi pada Sabtu, 4 Januari 2020.
Polemik Indonesia dengan Cina diawali dengan kapal penjaga pantai Cina masuk ke Perairan Natuna beberapa hari lalu. Pemerintah Indonesia pun sudah memanggil Duta Besar Cina untuk RI di Jakarta untuk melayangkan nota protes keberatan.
Menanggapi pemanggilan itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang menegaskan perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands), tidak jauh dari perairan Natuna, masih menjadi milik Cina.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Politik pada Jumat, 3 Januari kemarin menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian atau lembaga lainnya untuk membicarakan konflik di Perairan Natuna. Hasilnya, Indonesia menyatakan tak akan pernah mengakui Nine-Dash Line atau sembilan garis titik sepihak yang dilakukan oleh Cina terkait permasalahan Perairan Natuna, Kepulauan Riau.
TNI bahkan melalui Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono memimpin pengendalian operasi siaga tempur untuk Natuna. Operasi itu dilaksanakan Koarmada 1 dan Koopsau 1. Berdasarkan rilis dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU.
