Kapal Cina Terobos Natuna, PKS Sayangkan Sikap Santai Prabowo

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI AL di atas KRI Tjiptadi-381 saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 3 Januari 2020. Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Prajurit TNI AL di atas KRI Tjiptadi-381 saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 3 Januari 2020. Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam menanggapi persoalan kapal penjaga pantai dan nelayan Cina yang diduga masuk ke Laut Natuna.

    Juru Bicara PKS Muhammaf Kholid menilai Prabowo justru mengganggap enteng masalah kedaulatan bangsa. "Kalau lembek, santai santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," kata dia dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 4 Januari 2020.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai persoalan klaim Cina di perairan Natuna yang belakangan menghangat. "Kita cool saja. Kita santai kok, ya," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2019.

    Menurut Prabowo, masing-masing negara punya sikap tersendiri mengenai perkara tersebut. Namun, dua negara perlu mencari satu solusi yang baik. "Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimana pun Cina negara sahabat," ucap dia. 

    Polemik ini bermula ketika kapal penjaga pantai Cina masuk ke Perairan Natuna beberapa hari lalu. Pemerintah Indonesia pun sudah memanggil Duta Besar Cina untuk RI di Jakarta untuk melayangkan nota protes keberatan.

    Menanggapi pemanggilan itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menegaskan perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands), tidak jauh dari perairan Natuna, masih menjadi milik China.

    Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Politik sudah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian atau lembaga lainnya untuk membicarakan konflik di Perairan Natuna.

    Hasilnya, Indonesia menyatakan tak akan pernah mengakui Nine-Dash Line atau sembilan garis titik sepihak yang dilakukan oleh Cina terkait permasalahan Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

    TNI bahkan melalui Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan  I Laksdya Yudo Margono memimpin pengendalian operasi siaga tempur. Operasi itu dilaksanakan Koarmada 1 dan Koopsau 1. Berdasarkan rilis dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah ada yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.