Soal Natuna, Jubir Prabowo: Damai Bukan Berarti Inferior

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto, Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapat pada Jumat, 3 Januari 2020. TEMPO/Andita Rahm

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto, Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai rapat pada Jumat, 3 Januari 2020. TEMPO/Andita Rahm

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menampik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersikap lembek terhadap Cina terkait konflik di Laut Natuna. Penyelesaian dengan cara damai dan mengedepankan persahabatan bukan berarti tidak tegas.

    "Langkah damai bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior. Langkah damai yang dipilih tentu adalah jalur diplomasi," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 4 Januari 2019.

    Menurut Dahnil, Prabowo menjunjung prinsip diplomasi "seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak". Selain itu, prinsip pertahanan Indonesia adalah tidak menyerang.

    "Defensive bukan offensive. Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," tutur Dahnil.

    Dahnil menuturkan pemerintah telah menyampaikan empat sikapnya soal konflik di Natuna dengan Cina. Pertama, Indonesia menilai Cina telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif dan menolak klaim Cina terkait traditional fishing ground.

    Kedua, Indonesia menolak klaim atas penguasaan Laut Natuna Utara atas dasar Nine Dash Line. Ketiga, TNI akan meningkatkan operasi di Laut Natuna secara intensif. Sedangkan sikap pemerintah yang terakhir adalah peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEE Indonesia atau laut Natuna.

    "Jadi keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai Bangsa dan Negara," tuturnya.

    Selain itu, kata Dahnil, pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri telah melayangkan protes ke Cina.

    Sebelumnya, Prabowo menanggapi santai persoalan klaim Cina di perairan Natuna. "Kita cool saja. Kita santai kok, ya," ujar dia kemarin.

    Menurut Prabowo, masing-masing negara punya sikap tersendiri mengenai perkara tersebut. Namun, dua negara perlu mencari satu solusi yang baik. "Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimana pun Cina negara sahabat."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...