Bupati Ingin Natuna Jadi Provinsi Khusus, Begini Alasannya

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI AL di atas KRI Tjiptadi-381 saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 3 Januari 2020. Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Prajurit TNI AL di atas KRI Tjiptadi-381 saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 3 Januari 2020. Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Kabupaten Natuna, Abdul Hamid Rizal, mengusulkan Natuna dan Anambas menjadi provinsi khusus. Hamid mengungkap alasannya.

    "Dengan dijadikannya Natuna sebagai provinsi khusus, maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga, mengelola, dan turut serta mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna," kata Hamid melalui keterangan tertulis, Sabtu, 4 Januari 2020.

    Usul ini disampaikan Hamid menyusul peristiwa masuknya kapal-kapal Cina ke perairan Natuna yang dianggap mengganggu kedaulatan Indonesia.

    Hamid merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam beleid ini, pemerintah kabupaten/kota tak memiliki kewenangan terhadap wilayah perairan laut. Akibatnya Pemerintah Kabupaten Natuna pun tak bisa berbuat banyak untuk menjaga dan mengelola wilayah perairan tersebut.

    Khusus penjagaan, kata dia, juga bisa lebih maksimal di wilayah perbatasan. Selama ini, kawasan tersebut termasuk kewenangan Provinsi Kepulauan Riau.

    Hamid mengamini masuknya kapal-kapal nelayan dan coast guard Cina ke perairan Natuna adalah bentuk gangguan terhadap kedaulatan RI. Dia mendukung penuh sikap Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan menempatkan kekuatan yang lebih besar di Natuna.

    Dia pun mengimbuhkan, Pemerintah Kabupaten Natuna dan warga masyarakat siap sedia mempertahankan kedaulatan RI di sana dengan kemampuan dan sumber daya yang ada.

    Persoalan perbatasan ini memanas karena pemerintah Cina berkukuh memiliki kedaulatan di perairan Natuna. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang menyatakan perairan di sekitar Kepulauan Nansha termasuk Laut Natuna Utara sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan mereka.

    Pemerintah Indonesia menyatakan tak akan mengakui klaim ini. Indonesia merujuk pada ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif yang telah diakui oleh hukum internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.